Ini Langkah Pemerintah Hadapi Perubahan Iklim

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah membuka secara resmi Festival Iklim 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin 1 Februari 2016.

Dalam pembukaan acara yang akan berlangsung sampai Februari ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, UN Resident Coordinator Douglas Broderick, Duta Besar Amerika Serikat Robert O Blake, Duta Besar Norwegia Stig Traavik, pejabat eselon I dan II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pakar, tamu undangan, masyarakat adat, LSM, dan peserta seminar.

Festival ini merupakan kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kerajaan Norwegia dan UNDP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan di dalam Conference of Party (COP) 21 Paris, negara-negara telah mencapai kesepakatan untuk menjaga rata-rata suhu Bumi di bawah 20 celcius.

Indonesia telah menyampaikan Intended National Determined Contributions bahwa Indonesia lebih mendorong pengurangan emisi dari hutan dan lahan, transportasi, industri dan sampah.

Menurut dia, Presiden menekankan untuk melakukan langkah-langkah pengurangan subsidi BBM, pengelolaan sampah menjadi sumber energi, penerapan one map policy, review izin gambut, mengatasi pencurian ikal dan melestarikan sumberdaya laut.

Di Sektor energi, Indonesia mendorong green energy dengan mendorong mandatory biodiesel 15% pada 2015 dan menjadi 20% pada akhir tahun 2016 serta mendorong produk yang lebih sustainable.

Darmin juga mengatakan persoalan perubahan iklim tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja, tapi secara bersama-sama dan simultan.

“Kita akan mengajak semua sektor untuk mengambil langkah dan melakukan upaya-upaya mengantisipasi perubahan iklim untuk menghindari pengaruh perubahan iklim yang semakin parah. Upaya dari berbagai sektor dan kerja sama dengan negara lain serta komitmen negara maju untuk memberikan kontribusi kepada negara berkembang sangat diperlukan,” tutur Darmin dalam siaran pers yang dikirim Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin 1 Februari 2016.

Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan agenda perubahan iklim harus dilihat dari dua sisi.Pertama, amanat UUD untuk menyediakan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Kedua, melaksanakan agenda perubahan iklim sesuai kebutuhan dunia.

Terkait Festival Iklim, Siti Nurbaya menyampaikan terdapat tiga hal pokok yang ingin dicapai dalam Festival Iklim ini, yakni terbangunnya komitmen bersama untuk menerjemahkan hasil COP, mengkomunikasikan lintas pihak, melakukan sinergi aksi untuk merealisasikan rencana menyongsong perjuangan dalam mencegah kenaikan suhu 20C untuk kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang.

“Dalam rangkaian agenda festival iklim ini diharapkan bahwa konteks dan konten perubahan iklim dapat dipahami oleh masyarakat, bukan hanya omongan politik dan dokumen saja, tapi ayo kita kerjakan bersama-sama,” kata Siti Nurbaya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pulau, Indonesia adalah wilayah yang paling potensial untuk berkontribusi menjaga kestabilan iklim dalam rangka menyelamatkan dunia, namun di sisi lain juga merupakan wilayah yang sangat rentan dampak perubahan iklim.

Melalui Festival Iklim ini, pemerintah ingin mempublikasikan kepada masyarakat luas dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan sehingga akan mendorong meluasnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi perubahan iklim.

UN Resident Coordinator Douglas Broderick menyampaikan dunia ke depan tergantung pada keseriusan kita menjalankan Paris Ageement.

Menurut dia, Indonesia sekarang berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan lagi. Selain itu, kata dia, digalakkan pengurangan emisi dari industri dan transportasi agar lingkungan tetap terjaga.


PILIHAN:

KPK Tak Ingin Terbebani Persoalan Masa Lalu