Jaksa Agung Diminta Tanggalkan Atribut Politik
Jaksa Agung Diminta Tanggalkan Atribut Politik
A
A
A
JAKARTA - HM Prasetyo diminta untuk melepaskan atribut partai politik dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung.
"Demokrasi harus tegas, tak boleh dicampuri politik, HM Prasetyo harus segera melepaskan atribut partai. Kepentingan rakyat harus diutamanakan, bukan kepentingan partai," ujar pengamat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip dari Okezone melalui sambungan telepon, Jumat (29/1/2016).
Pangi juga mempertanyakan langkah Prasetyo yang sibuk mengumbar tentang SMS yang disebutnya ancaman ke Komisi III DPR dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pangi menilai tindakan Jaksa Agung sebagai langkah defensif.
Pangi menilai selama ini Jaksa Agung terkesan hanya mengurusi penegakan hukum yang bersifat politik, bukan menegakan supremasi hukum yang harus diutamakan.
"Ketika hukum diintervensi oleh politik, itu bisa gawat. Karena faktanya, supremasi hukum selalu kalah oleh realitas politik, contohnya saja Jaksa Agung yang terkesan bermain politik dalam penegakan hukum," papar Pangi,
Seperti diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). (Baca juga: Jaksa Agung Berupaya Alihkan Isu Bansos Sumut)
PILIHAN:
PPP Klaim Makin Banyak Parpol Pro Pemerintah, Politik Kian Stabil
"Demokrasi harus tegas, tak boleh dicampuri politik, HM Prasetyo harus segera melepaskan atribut partai. Kepentingan rakyat harus diutamanakan, bukan kepentingan partai," ujar pengamat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip dari Okezone melalui sambungan telepon, Jumat (29/1/2016).
Pangi juga mempertanyakan langkah Prasetyo yang sibuk mengumbar tentang SMS yang disebutnya ancaman ke Komisi III DPR dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pangi menilai tindakan Jaksa Agung sebagai langkah defensif.
Pangi menilai selama ini Jaksa Agung terkesan hanya mengurusi penegakan hukum yang bersifat politik, bukan menegakan supremasi hukum yang harus diutamakan.
"Ketika hukum diintervensi oleh politik, itu bisa gawat. Karena faktanya, supremasi hukum selalu kalah oleh realitas politik, contohnya saja Jaksa Agung yang terkesan bermain politik dalam penegakan hukum," papar Pangi,
Seperti diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). (Baca juga: Jaksa Agung Berupaya Alihkan Isu Bansos Sumut)
PILIHAN:
PPP Klaim Makin Banyak Parpol Pro Pemerintah, Politik Kian Stabil
(dam)
Explore More