Pemerintah Belum Putuskan Eks Gafatar Ikut Transmigrasi
Rabu, 27 Januari 2016 - 13:59 WIB
Pemerintah Belum Putuskan Eks Gafatar Ikut Transmigrasi
A
A
A
JAKARTA - Usulan agar eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) didorong mengikuti program transmigrasi belum diputuskan pemerintah. Usulan tersebut masih dibahas pemerintah.
"Belum, sampai hari ini belum ada keputusan mengenai itu ya," ujar Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Dikatakan Johan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada sejumlah menteri terkait untuk mengatasi persoalan eks anggota Gafatar.
Sehingga, lanjut dia, koordinasi antara Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo serta pemerintah daerah bisa berjalan baik.
"Keputusan untuk memindahkan itu masih belum final ya, masih dibahas," kata mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Diketahui, beberapa warga eks anggota Gafatar menolak kembali ke daerah asal dan ingin tetap hidup di Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka yang ingin kembali ke Kalbar itu karena sudah tidak memiliki harta di daerah asal.
PILIHAN:
KPK Akan Evaluasi SOP Penggeledahan
RDP Komisi III-KPK Bahas Legislasi dan Pengawasan
"Belum, sampai hari ini belum ada keputusan mengenai itu ya," ujar Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Dikatakan Johan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada sejumlah menteri terkait untuk mengatasi persoalan eks anggota Gafatar.
Sehingga, lanjut dia, koordinasi antara Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo serta pemerintah daerah bisa berjalan baik.
"Keputusan untuk memindahkan itu masih belum final ya, masih dibahas," kata mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Diketahui, beberapa warga eks anggota Gafatar menolak kembali ke daerah asal dan ingin tetap hidup di Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka yang ingin kembali ke Kalbar itu karena sudah tidak memiliki harta di daerah asal.
PILIHAN:
KPK Akan Evaluasi SOP Penggeledahan
RDP Komisi III-KPK Bahas Legislasi dan Pengawasan
(kri)
