Alasan KPK Harus Berani Periksa Surya Paloh dan Prasetyo

JAKARTA - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Garansi dan Pemuda Anti Korupsi (Ampak) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan mereka untuk menuntut keberanian KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Mereka menilai, KPK selama ini lamban menangani kasus tersebut.

Bahkan mereka meminta KPK berani mengambil alih kasus tersebut yang ditangai Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka melihat adanya upaya Kejagung untuk menghentikan kasus tersebut.

"Padahal beberapa orang yang diduga kuat turut terlibat dalam kasus dana bansos Sumut ini seperti Surya Paloh dan HM Prasetyo tidak pernah dipanggil sedikitpun untuk diperiksa sebagai saksi di KPK maupun pengadilan Tipikor," ujar Ketua Presidium Ampak, Guntur Setiawan di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Maka itu, mereka meminta KPK segera memanggil Surya Paloh dan HM Prasetyo untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Alasannya, berdasarkan fakta persidangan, mereka meyakini adanya permintaan penempatan SKPD oleh Surya Paloh serta adanya uang sekitar USD20 ribu yang diduga dipersiapkan untuk HM Prasetyo.

"Kita menuntut kepada KPK ini hampir dua bulan, tapi sepertinya KPK tidak berani memanggil dua orang ini sampai sekarang. Kita tetap akan konsisten melakukan aksi sampai kasus ini tuntas," tandasnya.

Dalam aksinya, massa aksi demonstrasi dari Garansi dan Ampak membawa lima hewan tikus. Hewan tikus tersebut disimbolkan sebagai matinya penegakan hukum, karena KPK dianggap tidak memiliki nyali melawan koruptor.

Baca: Jaksa Agung Merasa Difitnah Terkait Dana Bansos Sumut.