Komisi I Minta Pemerintah Tak Gusur Lanud Halim Perdanakusuma
Rabu, 27 Januari 2016 - 09:53 WIB
Komisi I Minta Pemerintah Tak Gusur Lanud Halim Perdanakusuma
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta agar pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan menggusur komplek strategis Lanud Halim Perdanakusuma harus dipertimbangkan ulang oleh pemerintah.
Pasalnya, menurut dia, Lanud Halim Perdanakusuma di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju Squadron Tempur TNI AU dan Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan. Dia menilai, fasilitas tersebut merupakan obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah Ibu Kota dan Republik Indonesia.
"Squadron tempur dan juga Squadron Angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lainnya," ujar Hasanuddin dalam siaran persnya, Rabu (27/1/2016).
Di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, kata dia, juga terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu-waktu dapat digerakkan secara cepat.
"Sangat disesalkan apabila kemudian daerah atau obyek vital yang sangat strategis ini digusur," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia menilai, penyerahan lahan TNI AU oleh Kemhan seluas 49 HA untuk kepentingan Stasiun Kereta Api juga terlalu berlebih. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 HA saja, sedangkan yang 41 HA akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mall.
Pangkalan udara dan komplek militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan 'security belt', bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat. Dia berpendapat, penggunaan 41 HA untuk hotel dan mall di dekat pangkalan tempur sangat riskan baik untuk keamanan alutsista maupun keselamatan publik.
TB Hasanuddin menyarankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 HA dari 8 HA yang dibutuhkan di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU, dan tak perlu menggusur obyek vital nasional.
"Baik kereta api cepat maupun obyek vital nasional TNI AU, juga sama-sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.
PILIHAN:
PDIP Berharap Masuknya Golkar Perkuat Dukungan DPR ke Pemerintah
MUI Tantang Pemimpin Gafatar Berdebat
Pasalnya, menurut dia, Lanud Halim Perdanakusuma di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju Squadron Tempur TNI AU dan Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan. Dia menilai, fasilitas tersebut merupakan obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah Ibu Kota dan Republik Indonesia.
"Squadron tempur dan juga Squadron Angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lainnya," ujar Hasanuddin dalam siaran persnya, Rabu (27/1/2016).
Di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, kata dia, juga terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu-waktu dapat digerakkan secara cepat.
"Sangat disesalkan apabila kemudian daerah atau obyek vital yang sangat strategis ini digusur," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia menilai, penyerahan lahan TNI AU oleh Kemhan seluas 49 HA untuk kepentingan Stasiun Kereta Api juga terlalu berlebih. Pasalnya, lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 HA saja, sedangkan yang 41 HA akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mall.
Pangkalan udara dan komplek militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan 'security belt', bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat. Dia berpendapat, penggunaan 41 HA untuk hotel dan mall di dekat pangkalan tempur sangat riskan baik untuk keamanan alutsista maupun keselamatan publik.
TB Hasanuddin menyarankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 HA dari 8 HA yang dibutuhkan di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU, dan tak perlu menggusur obyek vital nasional.
"Baik kereta api cepat maupun obyek vital nasional TNI AU, juga sama-sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.
PILIHAN:
PDIP Berharap Masuknya Golkar Perkuat Dukungan DPR ke Pemerintah
MUI Tantang Pemimpin Gafatar Berdebat
(kri)
