Komisi III Akan Panggil Kapolri Bahas Persoalan Gafatar
Sabtu, 23 Januari 2016 - 15:06 WIB
Komisi III Akan Panggil Kapolri Bahas Persoalan Gafatar
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Pol Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk membicarakan seputar pembubaran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat. Rencananya, Kapolri akan dipanggil pada Senin 25 Januari 2016.
“Rapat kerja dengan polri, dan di dalam itu sejumlah isu akan kita angkat di antaranya kami akan mempertanyakan soal Gafatar ini. Karena bagi kami ini sangat misterius, selain masalah-masalah lain,” ujar Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqul Hadi dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).
"Kenapa Gafatar ini kalau memang betul setelah bertahun-tahun sekarang baru diidentifikasi sebagai sebuah aliran kepercayaan yang sesat, kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Kenapa baru diketahui sekarang. Kami ingin mepertanyakan kepada pihak kepolisiaan. Sehingga terjadi kekerasan seperti yang sudah terjadi ini" sambungnya.
Tak menutup kemungkinan, Komisi III juga memanggil pihak-pihak lain khususnya organisasi masyarakat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dimintai pandangan. Berbagai sudut pandang itu nantinya akan menjadi pertimbangan DPR dalam menyikapi dan merekomendasikan kepada pemerintah terhadap persoalan Gafatar.
"Dengan adanya Gafatar ini diharapkan tidak ada lagi atau tidak muncul lagi organisasi yang radikal. Apabila ini dianggap keorganisasian agama yang sesat diharapkan pemerintah segera memberi pengumuman," jelasnya.
Dia melanjutkan, soal upaya pemulangan para korban kekerasan Gafatar jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dimana para korban kembali mengalami diskriminasi di masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus turut memastikan mereka dapat kembali berbaur dan melakukan aktivitas ekonomi serta melanjutkan keseharian seperti biasa.
“Saya berharap pemulangan mereka telah teridentifikasi, telah direncanakan sehingga ketika mereka kembali ke tempat asalnya, berbaur kembali ke masyarakatnya dan ada kegiatan kembali seperti sebelumnya. Jadi jangam mereka menjadi seperti sebuah kelompok anomali di tempat mereka bermukim,” pungkasnya.
PILIHAN:
KontraS: Persoalan Gafatar Bukti Pemerintah Gagal
Golkar Akan Sampaikan Sikap Politik Dukung Pemerintah di Rapimnas
“Rapat kerja dengan polri, dan di dalam itu sejumlah isu akan kita angkat di antaranya kami akan mempertanyakan soal Gafatar ini. Karena bagi kami ini sangat misterius, selain masalah-masalah lain,” ujar Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqul Hadi dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).
"Kenapa Gafatar ini kalau memang betul setelah bertahun-tahun sekarang baru diidentifikasi sebagai sebuah aliran kepercayaan yang sesat, kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Kenapa baru diketahui sekarang. Kami ingin mepertanyakan kepada pihak kepolisiaan. Sehingga terjadi kekerasan seperti yang sudah terjadi ini" sambungnya.
Tak menutup kemungkinan, Komisi III juga memanggil pihak-pihak lain khususnya organisasi masyarakat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dimintai pandangan. Berbagai sudut pandang itu nantinya akan menjadi pertimbangan DPR dalam menyikapi dan merekomendasikan kepada pemerintah terhadap persoalan Gafatar.
"Dengan adanya Gafatar ini diharapkan tidak ada lagi atau tidak muncul lagi organisasi yang radikal. Apabila ini dianggap keorganisasian agama yang sesat diharapkan pemerintah segera memberi pengumuman," jelasnya.
Dia melanjutkan, soal upaya pemulangan para korban kekerasan Gafatar jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dimana para korban kembali mengalami diskriminasi di masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus turut memastikan mereka dapat kembali berbaur dan melakukan aktivitas ekonomi serta melanjutkan keseharian seperti biasa.
“Saya berharap pemulangan mereka telah teridentifikasi, telah direncanakan sehingga ketika mereka kembali ke tempat asalnya, berbaur kembali ke masyarakatnya dan ada kegiatan kembali seperti sebelumnya. Jadi jangam mereka menjadi seperti sebuah kelompok anomali di tempat mereka bermukim,” pungkasnya.
PILIHAN:
KontraS: Persoalan Gafatar Bukti Pemerintah Gagal
Golkar Akan Sampaikan Sikap Politik Dukung Pemerintah di Rapimnas
(kri)
