KontraS: Persoalan Gafatar Bukti Pemerintah Gagal

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah gagal mengatasi persoalan Gafatar. Pemerintah seharusnya membuka pintu dialog dengan Gafatar dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan langsung mencap mereka sesat ataupun ilegal.

Menurut Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, upaya pemerintah yang memulangkan para mantan pengikut Gafatar ke kampung halamannya kurang tepat.

"Terbukti bahwa pemerintah gagal dalam mengatasi masalah-masalah serupa, seperti konflik Syiah yang terjadi di Sampang dan Ahmadiyah," ujar Puri dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Putri melanjutkan, sebelum memulangkan mantan anggota Gafatar mestinya pemerintah melakukan penyelidikan terlebih dulu terutama yang ada di Kalimantan Barat.

"Mereka bermigrasi secara mandiri dengan uang mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Mereka juga membeli properti di Kalimantan dengan luas 500 hektare untuk tempat tinggal mereka," jelasnya.

Data yang diterima Kontras, ratusan eks Gafatar yang bermigrasi ke Kalimantan karena mereka berpandangan kondisi bangsa Indonesia saat ini memaksa mereka untuk bertahan hidup selama dua tahun di Kalimantan.

PILIHAN:
Golkar Akan Sampaikan Sikap Politik Dukung Pemerintah di Rapimnas

Ical Cs Sebut Rapimnas Golkar Sesuai Arahan JK dan Habibie