Menteri Agraria Akui Tingginya Angka Konflik Tanah
Kamis, 21 Januari 2016 - 21:19 WIB
Menteri Agraria Akui Tingginya Angka Konflik Tanah
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat kerja (raker) terkait sengketa tanah di Indonesia bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Dalam kesempatan itu, Ferry melaporkan tingginya angka konflik tanah yang seolah tidak memiliki ujung pangkal. Sebagai ilustrasi tingginya angka konflik itu, Ferry mengaku menandatangani 11 sampai 12 penyelesaian konflik pertanahan dalam sehari.
"Dalam menyelesaikan konflik pertanahan kita kedepankan aspek mediasi. Harus ada metode yang pas dalam menyelesaikan konflik pertanahan," kata Ferry di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2016).
Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, saat menghadapi konflik pertanahan hendaknya tidak didiamkan terlalu lama. Mendiamkan konflik pertanahan dalam waktu lama, akan berpotensi menambah persoalan baru.
"Karena itu akan mengundang orang yang tidak punya kepentingan," ucapnya.
Usai menghadiri raker, Menteri Ferry melanjutkan agendanya bertemu dengan Ketua DPR Ade Komarudin. Dalam pertemuan itu, Ferry juga menyampaikan persoalan yang sama.
Dia meminta Ade untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan persoalan konflik tanah.
Menanggapi Menteri Ferry, Ade pun mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus bersinergi. Menurut Ade DPR harus mendukung pemerintah jika kebijakan yang dikeluarkan baik.
"Kalau bagus kita dorong, kalau tidak bagus, jangan didorong," kata Ade.
Pilihan:
Kisruh Internal Kosgoro, Agung Laksono Polisikan Aziz Syamsuddin
Dalam kesempatan itu, Ferry melaporkan tingginya angka konflik tanah yang seolah tidak memiliki ujung pangkal. Sebagai ilustrasi tingginya angka konflik itu, Ferry mengaku menandatangani 11 sampai 12 penyelesaian konflik pertanahan dalam sehari.
"Dalam menyelesaikan konflik pertanahan kita kedepankan aspek mediasi. Harus ada metode yang pas dalam menyelesaikan konflik pertanahan," kata Ferry di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2016).
Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, saat menghadapi konflik pertanahan hendaknya tidak didiamkan terlalu lama. Mendiamkan konflik pertanahan dalam waktu lama, akan berpotensi menambah persoalan baru.
"Karena itu akan mengundang orang yang tidak punya kepentingan," ucapnya.
Usai menghadiri raker, Menteri Ferry melanjutkan agendanya bertemu dengan Ketua DPR Ade Komarudin. Dalam pertemuan itu, Ferry juga menyampaikan persoalan yang sama.
Dia meminta Ade untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan persoalan konflik tanah.
Menanggapi Menteri Ferry, Ade pun mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus bersinergi. Menurut Ade DPR harus mendukung pemerintah jika kebijakan yang dikeluarkan baik.
"Kalau bagus kita dorong, kalau tidak bagus, jangan didorong," kata Ade.
Pilihan:
Kisruh Internal Kosgoro, Agung Laksono Polisikan Aziz Syamsuddin
(maf)
