Jokowi Minta Polri, TNI, BIN dan BNPT Jangan Ada Egosentrisme
Jokowi Minta Polri, TNI, BIN dan BNPT Jangan Ada Egosentrisme
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.
Hal demikian disampaikannya saat membuka rapat kabinet terbatas membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisasi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
"Jangan ada egosentrisme (lembaga)," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Jokowi juga meminta agar komunikasi diantara intelijen lebih ditingkatkan. Dia juga meminta jajarannya fokus pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi dan pendanaan terorisme.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BNPT fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.
"Terutama pada melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme, deradikalisasi harus dikuti upaya pemantauan, pendampingan kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat," ungkapnya.
Setelah membahas persoalan terorisme, rapat akan dilanjutkan dengan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas tahun 2016.
Pilihan:
Kisruh Internal Kosgoro, Agung Laksono Polisikan Aziz Syamsuddin
Diduga Illegal Fishing, Keamanan Laut RI Buru Empat Kapal China
Hal demikian disampaikannya saat membuka rapat kabinet terbatas membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisasi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
"Jangan ada egosentrisme (lembaga)," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Jokowi juga meminta agar komunikasi diantara intelijen lebih ditingkatkan. Dia juga meminta jajarannya fokus pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi dan pendanaan terorisme.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BNPT fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.
"Terutama pada melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme, deradikalisasi harus dikuti upaya pemantauan, pendampingan kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat," ungkapnya.
Setelah membahas persoalan terorisme, rapat akan dilanjutkan dengan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas tahun 2016.
Pilihan:
Kisruh Internal Kosgoro, Agung Laksono Polisikan Aziz Syamsuddin
Diduga Illegal Fishing, Keamanan Laut RI Buru Empat Kapal China
(maf)
Explore More