APPF Dorong Perempuan Duduki Posisi Penting
Senin, 18 Januari 2016 - 17:21 WIB
APPF Dorong Perempuan Duduki Posisi Penting
A
A
A
VANCOUVER - Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian serius pada Pertemuan Perempuan Parlemen Asia Pasifik. Mereka sepakat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi-posisi penting pengambilan kebijakan pemerintahan dengan mendorong pembuatan regulasi di negaranya masing-masing.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Meeting of Women Parliamentarian di ajang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Vancouver, Kanada, Minggu 17 Januari waktu setempat atau Senin (18/1/2016) WIB.
"Kita sepakat Perempuan Parlemen mendorong keterwakilan perempuan di negara masing-masing agar dapat meningkat. Yakni melalui kebijakan-kebijakan negara dan proses legislasi," kata Anggota BKSAP DPR RI Dwi Aroem Hadiati yang mengikuti APPF ke-24.
Untuk diketahui, Women Parliamentarians Meeting ini merupakan salah satu agenda penting dan baru pertama dilaksanakan di ajang APPF ke-24 di Vancouver ini. Usulan even ini diinisiasi oleh delegasi Parlemen Indonesia dalam ajang APPF ke-23 di Ekuador pada 2015. Dimana, saat itu delegasi Indonesia mengusulkan perlunya pertemuan parlemen perempuan menjadi pembahasan tersendiri di APPF tahun ini.
Forum parlemen perempuan di APPF ke-24 ini mengambil tema partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan masyarakat. Ada tiga isu kunci yang menjadi tema sentral dalam sidang pleno parlemen perempuan kemarin. Yakni, tantangan dalam menghadapi perwakilan perempuan di parlemen; meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat; dan pembiayaan inklusif bagi perempuan.
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Assegaf mengakui peran delegasi Indonesia sangat dominan di dalam mendorong kesepakatan tersebut. Di sidang berikutnya di Fiji, Indonesia juga berhasil mendorong agar tema utama yang dibahas adalah terkait isu perubahan iklim.
"Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, Perempuan Parlemen mampu menunjukkan sumbangsih demi memperbaiki dunia lewat isu Climate Change," kata Nurhayati yang juga Co Chair Perempuan Parlemen Asia Pasifik ini.
Menurut dia, parlemen negara-negara Asia Pasifik harus melakukan perubahan demi semakin mendorong keterlibatan perempuan dalam memegang posisi serta peranan formal penting. Forum Parlemen Asia Pasifik ke-24 ini diharapkan menjadi ajang membuat regulasi bersama demi mendorong realisasi komitmen kesetaraan gender.
Nurhayati mengungkapkan, saat ini peran Parlemen untuk melakukan perubahan terhadap perbaikan nasib perempuan sangat diperlukan. Sebab masih ada mayoritas peremuan di negara miskin yang hidup dengan anggaran di bawah USD1 per hari. Termasuk masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan dan anak kekurangan gizi. Padahal, hal itu sebenarnya masih bisa dihindari.
Di sisi lain, statistik menunjukkan bahwa 93% legislator seluruh dunia, 82% menteri-menteri di dunia, dan 95% eksekutif perusahaan dipegang laki-laki. "Kita perlu membuat perubahan sehingga keterlibatan perempuan semakin banyak dan baik," kata Nurhayati.
Dia lalu menceritakan kisah pribadinya di hadapan delegasi parlemen berbagai negara yang mengikuti APPF ke-24 itu. Yakni saat dirinya menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di periode 2009-2014. Saat itu, Nurhayati mengepalai fraksi dan punya kekuasaan meletakkan perempuan untuk memimpin posisi-posisi penting di Parlemen.
Baginya, pola demikian harus dilakukan oleh perempuan lain yang duduk sebagai pemimpin parlemen di negaranya masing-masing. "Selama ini, ketertinggalan itu bukan karena laki-laki tak peduli. Cuma karena kita perempuan sendiri yang justru lupa untuk menempatkan kaum kita sendiri," paparnya.
Dia mengatakan perempuan punya potensi dan kapasitas menduduki jabatan strategis. Dia juga mendorong agar jaringan Anggota Parlemen Perempuan harus diperluas demi mendukung semakin banyaknya perempuan menjadi pemimpin di dunia.
"Saya support kalau ada presiden perempuan pertama di AS. Bukan karena soal perempuan semata, tapi ini demi membuktikan bahwa perempuan adalah bagian dari komunitas dunia yang memang bisa sejajar," tegasnya.
Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri mengatakan isu kesetaraan gender di politik tidak boleh berhenti pada jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif. Namun lebih dari itu, kesetaraan gender berarti memastikan kebijakan hukum dan anggaran negara harus adil terhadap perempuan. "Karena itu, anggota parlemen di DPR maupun DPRD perlu merancang kebijakan dan anggaran yang bisa memberi kesempatan lebih luas bagi perempuan,” paparnya.
Dia menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki aturan tentang minimal kuota 30% perempuan dalam pemilihan legistlatif. Publik juga bisa melihat bahwa anggota Kabinet Kerja Presiden Jokowi juga mencatatkan jumlah menteri perempuan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. "Namun, perjuangan perempuan di politik tidak boleh sebatas aspek kuantitatif seperti hal tersebut," jelasnya.
Menurut dia, aspek kuantitatif itu hanya pintu masuk untuk mengupayakan peningkatan kualitas perempuan yang nyata di suatu negara. Masih banyak tantangan bagi perempuan di Indonesia, dan seringkali itu karena kurangnya kesempatan bagi mereka.
Adapun, Ketua DPR Kanada Geoff Regan mendukung adanya usulan Parlemen Negara Asia Pasifik untuk mendorong isu peran perempuan agar lebih banyak berperan penting di banyak sektor. Di Kanada, dalam satu dekade terakhir, sudah banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan. "Di negara kami, bahkan saat membentuk kabinet terbaru, proporsi menteri perempuan dibikin sama dengan jumlah yang laki-laki," kata Regan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Meeting of Women Parliamentarian di ajang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Vancouver, Kanada, Minggu 17 Januari waktu setempat atau Senin (18/1/2016) WIB.
"Kita sepakat Perempuan Parlemen mendorong keterwakilan perempuan di negara masing-masing agar dapat meningkat. Yakni melalui kebijakan-kebijakan negara dan proses legislasi," kata Anggota BKSAP DPR RI Dwi Aroem Hadiati yang mengikuti APPF ke-24.
Untuk diketahui, Women Parliamentarians Meeting ini merupakan salah satu agenda penting dan baru pertama dilaksanakan di ajang APPF ke-24 di Vancouver ini. Usulan even ini diinisiasi oleh delegasi Parlemen Indonesia dalam ajang APPF ke-23 di Ekuador pada 2015. Dimana, saat itu delegasi Indonesia mengusulkan perlunya pertemuan parlemen perempuan menjadi pembahasan tersendiri di APPF tahun ini.
Forum parlemen perempuan di APPF ke-24 ini mengambil tema partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan masyarakat. Ada tiga isu kunci yang menjadi tema sentral dalam sidang pleno parlemen perempuan kemarin. Yakni, tantangan dalam menghadapi perwakilan perempuan di parlemen; meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat; dan pembiayaan inklusif bagi perempuan.
Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Assegaf mengakui peran delegasi Indonesia sangat dominan di dalam mendorong kesepakatan tersebut. Di sidang berikutnya di Fiji, Indonesia juga berhasil mendorong agar tema utama yang dibahas adalah terkait isu perubahan iklim.
"Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, Perempuan Parlemen mampu menunjukkan sumbangsih demi memperbaiki dunia lewat isu Climate Change," kata Nurhayati yang juga Co Chair Perempuan Parlemen Asia Pasifik ini.
Menurut dia, parlemen negara-negara Asia Pasifik harus melakukan perubahan demi semakin mendorong keterlibatan perempuan dalam memegang posisi serta peranan formal penting. Forum Parlemen Asia Pasifik ke-24 ini diharapkan menjadi ajang membuat regulasi bersama demi mendorong realisasi komitmen kesetaraan gender.
Nurhayati mengungkapkan, saat ini peran Parlemen untuk melakukan perubahan terhadap perbaikan nasib perempuan sangat diperlukan. Sebab masih ada mayoritas peremuan di negara miskin yang hidup dengan anggaran di bawah USD1 per hari. Termasuk masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan dan anak kekurangan gizi. Padahal, hal itu sebenarnya masih bisa dihindari.
Di sisi lain, statistik menunjukkan bahwa 93% legislator seluruh dunia, 82% menteri-menteri di dunia, dan 95% eksekutif perusahaan dipegang laki-laki. "Kita perlu membuat perubahan sehingga keterlibatan perempuan semakin banyak dan baik," kata Nurhayati.
Dia lalu menceritakan kisah pribadinya di hadapan delegasi parlemen berbagai negara yang mengikuti APPF ke-24 itu. Yakni saat dirinya menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di periode 2009-2014. Saat itu, Nurhayati mengepalai fraksi dan punya kekuasaan meletakkan perempuan untuk memimpin posisi-posisi penting di Parlemen.
Baginya, pola demikian harus dilakukan oleh perempuan lain yang duduk sebagai pemimpin parlemen di negaranya masing-masing. "Selama ini, ketertinggalan itu bukan karena laki-laki tak peduli. Cuma karena kita perempuan sendiri yang justru lupa untuk menempatkan kaum kita sendiri," paparnya.
Dia mengatakan perempuan punya potensi dan kapasitas menduduki jabatan strategis. Dia juga mendorong agar jaringan Anggota Parlemen Perempuan harus diperluas demi mendukung semakin banyaknya perempuan menjadi pemimpin di dunia.
"Saya support kalau ada presiden perempuan pertama di AS. Bukan karena soal perempuan semata, tapi ini demi membuktikan bahwa perempuan adalah bagian dari komunitas dunia yang memang bisa sejajar," tegasnya.
Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri mengatakan isu kesetaraan gender di politik tidak boleh berhenti pada jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif. Namun lebih dari itu, kesetaraan gender berarti memastikan kebijakan hukum dan anggaran negara harus adil terhadap perempuan. "Karena itu, anggota parlemen di DPR maupun DPRD perlu merancang kebijakan dan anggaran yang bisa memberi kesempatan lebih luas bagi perempuan,” paparnya.
Dia menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki aturan tentang minimal kuota 30% perempuan dalam pemilihan legistlatif. Publik juga bisa melihat bahwa anggota Kabinet Kerja Presiden Jokowi juga mencatatkan jumlah menteri perempuan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. "Namun, perjuangan perempuan di politik tidak boleh sebatas aspek kuantitatif seperti hal tersebut," jelasnya.
Menurut dia, aspek kuantitatif itu hanya pintu masuk untuk mengupayakan peningkatan kualitas perempuan yang nyata di suatu negara. Masih banyak tantangan bagi perempuan di Indonesia, dan seringkali itu karena kurangnya kesempatan bagi mereka.
Adapun, Ketua DPR Kanada Geoff Regan mendukung adanya usulan Parlemen Negara Asia Pasifik untuk mendorong isu peran perempuan agar lebih banyak berperan penting di banyak sektor. Di Kanada, dalam satu dekade terakhir, sudah banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan. "Di negara kami, bahkan saat membentuk kabinet terbaru, proporsi menteri perempuan dibikin sama dengan jumlah yang laki-laki," kata Regan.
(hyk)
