Pemerintah Diminta Buat SOP Hadapi Serangan Teroris
Jum'at, 15 Januari 2016 - 12:38 WIB
Pemerintah Diminta Buat SOP Hadapi Serangan Teroris
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengaku prihatin adanya peristiwa teror bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia menyayangkan standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dimiliki Indonesia saat dihadapkan dengan terorisme.
Seharusnya, kata dia, begitu terjadi pengeboman di Sarinah seluruh alat komunikasi, jaringan listrik dan kegiatan penerbangan di bandara khususnya Bandara Soekarno Hatta dihentikan.
"Itu kita meniru SOP ala Amerika. Semuanya di off. Sehingga jangan sampai waktu kita kejar-kejaran dengan (teroris), teroris itu main sms-smsan, internet-internetan, BBM-BBMan sama personel anggota teroris yang lain," ujar Tamliha kepada Sindonews, Jumat (15/1/2016).
Sehingga, menurutnya aparat keamanan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. "Tiba-tiba di Palmerah katanya ada, dimana-mana ada. Nah saya sudah mengusulkan kemarin pada Panglima TNI untuk membuat SOP itu. Karena kalau tidak begitu bisa meledak dimana-mana," tegas Tamliha.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai adanya jaringan-jaringan tersebut juga dapat membuat gurunya si teroris melakukan doktrin kepada anak buahnya.
"Ini yang berani hidup mati itu kan diinjeksi terus, di dotkrin terus melalui handphonenya. Selamat berjumpa dengan Tuhan di surga. Semakin berani dia," tandas Tamliha.
PILIHAN:
Kasus Suap DPRD Banten, KPK Periksa Anak Buah Rano Karno
Komisi I Minta TNI Diberi Kewenangan Berantas Pelaku Teror
Seharusnya, kata dia, begitu terjadi pengeboman di Sarinah seluruh alat komunikasi, jaringan listrik dan kegiatan penerbangan di bandara khususnya Bandara Soekarno Hatta dihentikan.
"Itu kita meniru SOP ala Amerika. Semuanya di off. Sehingga jangan sampai waktu kita kejar-kejaran dengan (teroris), teroris itu main sms-smsan, internet-internetan, BBM-BBMan sama personel anggota teroris yang lain," ujar Tamliha kepada Sindonews, Jumat (15/1/2016).
Sehingga, menurutnya aparat keamanan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. "Tiba-tiba di Palmerah katanya ada, dimana-mana ada. Nah saya sudah mengusulkan kemarin pada Panglima TNI untuk membuat SOP itu. Karena kalau tidak begitu bisa meledak dimana-mana," tegas Tamliha.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai adanya jaringan-jaringan tersebut juga dapat membuat gurunya si teroris melakukan doktrin kepada anak buahnya.
"Ini yang berani hidup mati itu kan diinjeksi terus, di dotkrin terus melalui handphonenya. Selamat berjumpa dengan Tuhan di surga. Semakin berani dia," tandas Tamliha.
PILIHAN:
Kasus Suap DPRD Banten, KPK Periksa Anak Buah Rano Karno
Komisi I Minta TNI Diberi Kewenangan Berantas Pelaku Teror
(kri)
