Evaluasi Kinerja Kementerian Mutlak Diperlukan
Rabu, 13 Januari 2016 - 14:28 WIB
Evaluasi Kinerja Kementerian Mutlak Diperlukan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur The Political Literacy Institue (The Policy) Gun Gun Heryanto menilai, evaluasi kinerja kementerian dan lembaga negara yang ada merupakan hal wajib, sebagai tolak ukur maju atau mundurnya kinerja kementerian atau lembaga tersebut.
"Secara substansional langkah evaluasi kinerja guna mewujudkan gambaran akuntabilitas penggunaan anggaran," kata Gun Gun di acara diskusi publik yang bertema Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian di Hotel Ayaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurut Gun Gun, evaluasi kinerja kementerian juga menjadi penting dalam formula Conclusion, Finding, dan Recommendation (CFR) dalam kerja refleksivitas organisasi birokrasi.
"Refleksivitas organisasi diperlukan guna memerbaiki birokrasi. Evaluasi kinerja kementerian memang harus dibiasakan agar menjadi acuan untuk terus memerbaiki kinerja," ucapnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Kabiro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman Suryatman.
Kemudian Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan LIPI Siti Zuhro dan Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu Lely Arrianie Napitupulu.
Pilihan:
PKS Bisa Dibubarkan jika Copot Fahri Hamzah
"Secara substansional langkah evaluasi kinerja guna mewujudkan gambaran akuntabilitas penggunaan anggaran," kata Gun Gun di acara diskusi publik yang bertema Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian di Hotel Ayaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurut Gun Gun, evaluasi kinerja kementerian juga menjadi penting dalam formula Conclusion, Finding, dan Recommendation (CFR) dalam kerja refleksivitas organisasi birokrasi.
"Refleksivitas organisasi diperlukan guna memerbaiki birokrasi. Evaluasi kinerja kementerian memang harus dibiasakan agar menjadi acuan untuk terus memerbaiki kinerja," ucapnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Kabiro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman Suryatman.
Kemudian Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan LIPI Siti Zuhro dan Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu Lely Arrianie Napitupulu.
Pilihan:
PKS Bisa Dibubarkan jika Copot Fahri Hamzah
(maf)
