JK Dituding Terlalu Dominan di Pemerintahan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai terlalu mendominasi dalam pemerintahan. Maka itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk belajar dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menekan kekuasaan JK, meskipun JK ketika itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
Direktur Center of Budgeting Analys (CBA), Uchok Sky Khadafi menuding, JK telah mencampurkan kepentingan bisnisnya dengan otoritas kekuasaanya. Akibatnya, kata dia, kebijakan pemerintah tidak mengarah pada negara melainkan kepentingan pribadi.
"Bagaimana dulu SBY bisa membatasi kekuasaan politik JK, sehingga JK hanya masuk ke bisnis doang,” ujar Uchok dalam siaran persnya, Senin (11/1/2016).
Bahkan, dia menyindir jika undang-undang membolehkan, JK harusnya masuk dalam daftar reshuffle kabinet jilid II. "JK seharusnya diganti, karena terlalu mendominasi atau banyak memegang kebijakan dalam Pemerintahan Jokowi," ucapnya.
Baca: Dilema Jokowi Pertahankan Rizal Ramli atau JK.
Direktur Center of Budgeting Analys (CBA), Uchok Sky Khadafi menuding, JK telah mencampurkan kepentingan bisnisnya dengan otoritas kekuasaanya. Akibatnya, kata dia, kebijakan pemerintah tidak mengarah pada negara melainkan kepentingan pribadi.
"Bagaimana dulu SBY bisa membatasi kekuasaan politik JK, sehingga JK hanya masuk ke bisnis doang,” ujar Uchok dalam siaran persnya, Senin (11/1/2016).
Bahkan, dia menyindir jika undang-undang membolehkan, JK harusnya masuk dalam daftar reshuffle kabinet jilid II. "JK seharusnya diganti, karena terlalu mendominasi atau banyak memegang kebijakan dalam Pemerintahan Jokowi," ucapnya.
Baca: Dilema Jokowi Pertahankan Rizal Ramli atau JK.
(kur)