Masinton Sebut PDIP Punya Matriks Penilaian Kinerja Menteri
Jum'at, 08 Januari 2016 - 20:08 WIB
Masinton Sebut PDIP Punya Matriks Penilaian Kinerja Menteri
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyatakan partainya mempunyai penilaian terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja. Akan tetapi hasil evaluasi itu bukan untuk dipublikasikan, melainkan konsumsi internal partai.
“PDIP punya matriks penilaian terhadap masing-masing kinerja menteri. Karena PDIP adalah bagian dari pendukung utama pemerintahan ini,” ujar Masinton dalam diskusi bertema Jokowi vs JK dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Karenanya, Masinton mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP tidak akan meminta-minta kepada Jokowi untuk memasukkan kadernya menjadi menteri.
“Reshuffle itu kan kewenangan presiden, kita tunggu saja. PDIP tidak pernah minta-minta jatah, orang presidennya dari PDIP kok, tidak perlu didesak-desak,” kata Masinton.
Terkait urgensi perombakan Kabinet Kerja Jilid II, Masinton mengatakan presiden mempunyai tolak ukur tersendiri dalam menilai kerja para pembantunya. Apalagi sudah setahun berjalan, sehingga bisa dilihat bagaimana kerja seluruh anggota kabinet.
Dia meyakini, presiden tahu mana menteri yang layak diberhentikan dan mana yang layak dipertahankan. Apalagi banyak masukan dari akademisi, pengamat, tokoh masyarakat hingga pemimpin partai politik terkait penilaian kerja menteri layak reshuffle.
“Reshuffle itu untuk menempatkan orang yang tepat, pada posisi yang tepat dan untuk mempercepat akselerasi program pemerintah di tengah masyarakat," pungkas Masinton.
PILIHAN:
PKS Tegaskan Tetap di KMP Meski Hanya Berdua dengan Gerindra
Bamsoet: Munas Bisa Dilakukan Asal Semua Kader Tunduk AD/ART
“PDIP punya matriks penilaian terhadap masing-masing kinerja menteri. Karena PDIP adalah bagian dari pendukung utama pemerintahan ini,” ujar Masinton dalam diskusi bertema Jokowi vs JK dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Karenanya, Masinton mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP tidak akan meminta-minta kepada Jokowi untuk memasukkan kadernya menjadi menteri.
“Reshuffle itu kan kewenangan presiden, kita tunggu saja. PDIP tidak pernah minta-minta jatah, orang presidennya dari PDIP kok, tidak perlu didesak-desak,” kata Masinton.
Terkait urgensi perombakan Kabinet Kerja Jilid II, Masinton mengatakan presiden mempunyai tolak ukur tersendiri dalam menilai kerja para pembantunya. Apalagi sudah setahun berjalan, sehingga bisa dilihat bagaimana kerja seluruh anggota kabinet.
Dia meyakini, presiden tahu mana menteri yang layak diberhentikan dan mana yang layak dipertahankan. Apalagi banyak masukan dari akademisi, pengamat, tokoh masyarakat hingga pemimpin partai politik terkait penilaian kerja menteri layak reshuffle.
“Reshuffle itu untuk menempatkan orang yang tepat, pada posisi yang tepat dan untuk mempercepat akselerasi program pemerintah di tengah masyarakat," pungkas Masinton.
PILIHAN:
PKS Tegaskan Tetap di KMP Meski Hanya Berdua dengan Gerindra
Bamsoet: Munas Bisa Dilakukan Asal Semua Kader Tunduk AD/ART
(kri)
