Paloh dan Prasetyo Diduga 'Bermain' di Kasus Bansos Sumut
Paloh dan Prasetyo Diduga 'Bermain' di Kasus Bansos Sumut
A
A
A
JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Gerakan Bersatu untuk Keadilan-Indonesia Sehat tanpa Koruptor (Gebuk Istana) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Kedatangan para pedemo untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Bukan hanya itu, pedemo juga meminta penegak hukum seperti KPK agar berani memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Koordinator aksi, Hamdan mengatakan, dua petinggi Partai Nasdem itu diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dana bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
Namun hingga saat ini, lembaga antikorupsi itu baru menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, istrinya Evy Susanti dan mantan Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella menjadi pesakitan.
(Baca juga: Jaksa Agung Merasa Difitnah Terkait Kasus Bansos Sumut)
Menurut Hamdan, peran Paloh dan Prasetyo dinilai tidak bisa dikesampingkan lagi dalam kasus itu. Hal tersebut bisa dibuka melalui fakta-fakta persidangan yang diungkap para saksi dan terdakwa.
"Karena keduanya (Paloh dan Prasetyo, diduga) berperan dalam mengatur kasus dana bansos yang ditangani Kejagung," ujar Hamdan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 7 Januari 2016.
Hamdan mengatakan, Presiden diminta mengevaluasi perangkat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus dana bansos yang mengaitkan dugaan keterlibatan para petinggi Kejagung membuat korps Adhyaksa itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
"Jokowi juga harus berani me-reshuffle HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung sebagai bentuk dukungan atas rakyat untuk melawan koruptor," pungkas Hamdan.
Pilihan:
Pecat Ketua BEM, Fahri Hamzah Kritik Sikap Rektor UNJ
Kedatangan para pedemo untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Bukan hanya itu, pedemo juga meminta penegak hukum seperti KPK agar berani memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Koordinator aksi, Hamdan mengatakan, dua petinggi Partai Nasdem itu diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dana bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
Namun hingga saat ini, lembaga antikorupsi itu baru menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, istrinya Evy Susanti dan mantan Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella menjadi pesakitan.
(Baca juga: Jaksa Agung Merasa Difitnah Terkait Kasus Bansos Sumut)
Menurut Hamdan, peran Paloh dan Prasetyo dinilai tidak bisa dikesampingkan lagi dalam kasus itu. Hal tersebut bisa dibuka melalui fakta-fakta persidangan yang diungkap para saksi dan terdakwa.
"Karena keduanya (Paloh dan Prasetyo, diduga) berperan dalam mengatur kasus dana bansos yang ditangani Kejagung," ujar Hamdan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 7 Januari 2016.
Hamdan mengatakan, Presiden diminta mengevaluasi perangkat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus dana bansos yang mengaitkan dugaan keterlibatan para petinggi Kejagung membuat korps Adhyaksa itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
"Jokowi juga harus berani me-reshuffle HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung sebagai bentuk dukungan atas rakyat untuk melawan koruptor," pungkas Hamdan.
Pilihan:
Pecat Ketua BEM, Fahri Hamzah Kritik Sikap Rektor UNJ
(maf)
Explore More