Menteri Yuddy: Yang Ribut Tidak Tahu Konteks
Rabu, 06 Januari 2016 - 02:45 WIB
Menteri Yuddy: Yang Ribut Tidak Tahu Konteks
A
A
A
JAKARTA - Menteri PAN-RB angkat bicara untuk menepis tudingan membuat gaduh dari beberapa pihak yang berkomentar miring terkait hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Yuddy menyarankan seluruh pihak terlebih dulu membaca dasar hukum tentang penilaian kinerja kementerian dan lembaga. Sebab, apa yang dilakukan jajarannya tidak terkait dengan reshuffle atau perombakan kabinet. (Baca: Dikritik, Jokowi Malah Anggap Yuddy Chrisnandi Kreatif)
"Jadi kalau yang enggak mengerti, pahami dulu dasar-dasar hukumnya. Jangan kaitkan dengan reshuffle. Itu kewenangan Presiden, beliau tidak bisa didikte oleh pengamat atau opini publik. Bahkan oleh penilaian kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy, Selasa 5 Januari 2016.
Yuddy mengklaim tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang keberatan atas hasil evaluasi yang telah dikeluarkan. "Karena penilaian ini berdasarkan tugas konstitusional, ada parameternya. Saya bingung kalau ada yang bilang protes. Yang ribut itu yang tidak tahu konteksnya," tukasnya.
Karena itu, tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah adanya proses konseling dan pembinaan pada kementerian dan lembaga itu sendiri. "Sekarang ada peningkatan. Kita berharap 70, kalau 70 itu nilainya B. Kan bagus kalau kementerian kerjanya bagus semua setelah ada penilaian ini," ujarnya.
"Di sini tidak ada subjektivitas, tidak ada menteri menilai menteri. Parameternya diatur sesuai konstitusi. Sekarang ribut karena dikait-kaitkan dengan isu reshuffle. Sebetulnya enggak ada kaitannya," tandasnya. (Baca: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Jadi Parameter Kinerja Kementerian)
Ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Yuddy menyarankan seluruh pihak terlebih dulu membaca dasar hukum tentang penilaian kinerja kementerian dan lembaga. Sebab, apa yang dilakukan jajarannya tidak terkait dengan reshuffle atau perombakan kabinet. (Baca: Dikritik, Jokowi Malah Anggap Yuddy Chrisnandi Kreatif)
"Jadi kalau yang enggak mengerti, pahami dulu dasar-dasar hukumnya. Jangan kaitkan dengan reshuffle. Itu kewenangan Presiden, beliau tidak bisa didikte oleh pengamat atau opini publik. Bahkan oleh penilaian kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy, Selasa 5 Januari 2016.
Yuddy mengklaim tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang keberatan atas hasil evaluasi yang telah dikeluarkan. "Karena penilaian ini berdasarkan tugas konstitusional, ada parameternya. Saya bingung kalau ada yang bilang protes. Yang ribut itu yang tidak tahu konteksnya," tukasnya.
Karena itu, tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah adanya proses konseling dan pembinaan pada kementerian dan lembaga itu sendiri. "Sekarang ada peningkatan. Kita berharap 70, kalau 70 itu nilainya B. Kan bagus kalau kementerian kerjanya bagus semua setelah ada penilaian ini," ujarnya.
"Di sini tidak ada subjektivitas, tidak ada menteri menilai menteri. Parameternya diatur sesuai konstitusi. Sekarang ribut karena dikait-kaitkan dengan isu reshuffle. Sebetulnya enggak ada kaitannya," tandasnya. (Baca: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Jadi Parameter Kinerja Kementerian)
(hyk)
