PDIP Harus Jadi Pelopor Koreksi Sistem Kolonial
Senin, 04 Januari 2016 - 18:25 WIB
PDIP Harus Jadi Pelopor Koreksi Sistem Kolonial
A
A
A
JAKARTA - Koreksi terhadap struktur perekonomian nasional yang bercorak kolonial hingga kini bukan menjadi tanggung jawab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saja, meskipun sebagai partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.
Koreksi tersebut harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sesuai amanat konstitusi di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal demi pasal yang ada, terutama untuk penjabaran Pasal 33 sudah jelas ada tanggung jawab yang berlaku nasional.
"Tapi semua yang bersepakat untuk taat konstitusi,” ujar akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir dalam acara sesi Roundtable Discussion bertajuk Mewujudkan Tri Sakti dengan Pembangunan Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya, Yogyakarta, Senin (4/1/2016).
Namun, dia mengakui PDIP sebagai partai yang turut membentuk Pemerintahan Jokowi-JK harus memulai dulu menjadi pelopor dan memberikan tekanan bersama. Salah satunya dengan melihat lagi semua dokumen negara, RPJMN maupun RPJMD. Apakah di dalam dokumen pembangunan yang ada sudah jadi bagian integral amanat konstitusi.
“Mari kita lihat lagi bersama-sama apakah ada hubungan dengan Pasal 33. Kalau saya teliti di beberapa dokumen ternyata sudah tidak ada lagi. Secara formal apa maknanya? Kita tidak lihat rencana pengembangan koperasi dan seterusnya. Ini tentu bawa kita skeptis,” ucapnya.
Dia menjelaskan, merujuk dengan sistem pembangunan nasional, sudah ada UU soal sistem perencanaan pembangunan nasional. Menariknya, kata dia, dalam satu pasalnya, RPJMN itu adalah penjabaran visi dan misi presiden terpilih dan pembukaan UUD 1945.
“Ini terstruktur, masif dan sistematis. Seolah melegalkan apa yang ilegal, tanpa kewajiban amalkan Undang-undang. Saya kira, kini saatnya bersama Presiden Joko Widodo untuk koreksi hal ini. Jadi momen bagus untuk jadi pelopor kembali usung konstitusi,” jelasnya.
Baca: Menteri Yasonna Nyanyikan Lagu Dangdut dalam Konflik Golkar.
Koreksi tersebut harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sesuai amanat konstitusi di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal demi pasal yang ada, terutama untuk penjabaran Pasal 33 sudah jelas ada tanggung jawab yang berlaku nasional.
"Tapi semua yang bersepakat untuk taat konstitusi,” ujar akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir dalam acara sesi Roundtable Discussion bertajuk Mewujudkan Tri Sakti dengan Pembangunan Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya, Yogyakarta, Senin (4/1/2016).
Namun, dia mengakui PDIP sebagai partai yang turut membentuk Pemerintahan Jokowi-JK harus memulai dulu menjadi pelopor dan memberikan tekanan bersama. Salah satunya dengan melihat lagi semua dokumen negara, RPJMN maupun RPJMD. Apakah di dalam dokumen pembangunan yang ada sudah jadi bagian integral amanat konstitusi.
“Mari kita lihat lagi bersama-sama apakah ada hubungan dengan Pasal 33. Kalau saya teliti di beberapa dokumen ternyata sudah tidak ada lagi. Secara formal apa maknanya? Kita tidak lihat rencana pengembangan koperasi dan seterusnya. Ini tentu bawa kita skeptis,” ucapnya.
Dia menjelaskan, merujuk dengan sistem pembangunan nasional, sudah ada UU soal sistem perencanaan pembangunan nasional. Menariknya, kata dia, dalam satu pasalnya, RPJMN itu adalah penjabaran visi dan misi presiden terpilih dan pembukaan UUD 1945.
“Ini terstruktur, masif dan sistematis. Seolah melegalkan apa yang ilegal, tanpa kewajiban amalkan Undang-undang. Saya kira, kini saatnya bersama Presiden Joko Widodo untuk koreksi hal ini. Jadi momen bagus untuk jadi pelopor kembali usung konstitusi,” jelasnya.
Baca: Menteri Yasonna Nyanyikan Lagu Dangdut dalam Konflik Golkar.
(kur)
