Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
Senin, 04 Januari 2016 - 10:17 WIB
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
A
A
A
JAKARTA - Memasuki tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu segera merealisasikan reshuffle (perombakan) kabinet jilid II.
Pasalnya kinerja sejumlah kementerian dinilai kian memerburuk performa pemerintahan di hampir seluruh bidang yang dalam setahun lebih belum menghasilkan prestasi.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, memasuki tahun 2016 reshuffle jilid II sudah sangat mendesak dilakukan.
"Sudah selayaknya Jokowi melakukan kocok ulang (menteri), demi perbaikan kerja pemerintahan," ujar pangi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (4/1/2016).
Menurut Pangi, setidaknya ada sembilan menteri yang layak di-reshuffle. Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly karena yang bersangkutan telah mengintervensi PPP dan Partai Golkar hingga terbelah.
Kedua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bertukar posisi dengan Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
"Kalau memang kabinet ini adalah kabinet prorakyat, maka mesti diberikan kepada menteri yang tidak neolib. Rizal Ramli cocok di Menko Perekonomian untuk mengubah semangat rezim neolib ke rezim kerakyatan," jelasnya.
Kemudian lanjutnya, Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno yang hobi melakukan pinjaman dan BUMN tidak mengalami kemajuan.
"Keempat Menteri ESDM Sudirman Said dengan indikator suka membuat suasana gaduh dan kisruh serta perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI)," ungkap Pangi.
Kelima Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman patut dipertimbangkan untuk diganti, karena Indonesia tetap gagal swasembada pangan bahkan masih impor pangan.
"Keenam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PP dan PA) Yohanna Yambise karena, tingkat kekerasan dan kejahatan seksual masih tinggi terhadap anak dan hampir tidak punya gebrakan positif," tuturnya.
Lebih lanjut Pangi mengatakan, ketujuh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dilihat dari tidak adanya pembenahan sistem transportasi.
Kedelapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang lamban menangani persoalan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.
"Problem pengelolahan lingkungan kita termasuk buruk di Asia Tenggara," imbuhnya.
Terakhir, tambahnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani karena, tidak fokus dan apa yang ingin dikerjakan oleh Menko ini.
Menurut Pangi, capaian Puan Maharani yang diketahui publik hanya mengurus soal jamu, banyak persoalan penting yang belum terurus dan terselesaikan di negeri ini.
"Bukan berarti persoalan jamu tidak penting. Namun kinerja Puan hampir tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan," tandasnya.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Pemerintah Dituding Salahgunakan Kekuasaan Soal Konflik Golkar
Pasalnya kinerja sejumlah kementerian dinilai kian memerburuk performa pemerintahan di hampir seluruh bidang yang dalam setahun lebih belum menghasilkan prestasi.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, memasuki tahun 2016 reshuffle jilid II sudah sangat mendesak dilakukan.
"Sudah selayaknya Jokowi melakukan kocok ulang (menteri), demi perbaikan kerja pemerintahan," ujar pangi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (4/1/2016).
Menurut Pangi, setidaknya ada sembilan menteri yang layak di-reshuffle. Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly karena yang bersangkutan telah mengintervensi PPP dan Partai Golkar hingga terbelah.
Kedua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bertukar posisi dengan Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
"Kalau memang kabinet ini adalah kabinet prorakyat, maka mesti diberikan kepada menteri yang tidak neolib. Rizal Ramli cocok di Menko Perekonomian untuk mengubah semangat rezim neolib ke rezim kerakyatan," jelasnya.
Kemudian lanjutnya, Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno yang hobi melakukan pinjaman dan BUMN tidak mengalami kemajuan.
"Keempat Menteri ESDM Sudirman Said dengan indikator suka membuat suasana gaduh dan kisruh serta perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI)," ungkap Pangi.
Kelima Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman patut dipertimbangkan untuk diganti, karena Indonesia tetap gagal swasembada pangan bahkan masih impor pangan.
"Keenam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PP dan PA) Yohanna Yambise karena, tingkat kekerasan dan kejahatan seksual masih tinggi terhadap anak dan hampir tidak punya gebrakan positif," tuturnya.
Lebih lanjut Pangi mengatakan, ketujuh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dilihat dari tidak adanya pembenahan sistem transportasi.
Kedelapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang lamban menangani persoalan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.
"Problem pengelolahan lingkungan kita termasuk buruk di Asia Tenggara," imbuhnya.
Terakhir, tambahnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani karena, tidak fokus dan apa yang ingin dikerjakan oleh Menko ini.
Menurut Pangi, capaian Puan Maharani yang diketahui publik hanya mengurus soal jamu, banyak persoalan penting yang belum terurus dan terselesaikan di negeri ini.
"Bukan berarti persoalan jamu tidak penting. Namun kinerja Puan hampir tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan," tandasnya.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Pemerintah Dituding Salahgunakan Kekuasaan Soal Konflik Golkar
(maf)
