Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Minggu, 03 Januari 2016 - 21:58 WIB
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
A
A
A
JAKARTA - PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz akan segera mendapat Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Setelah sebelumnya mendapatkan surat undangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) guna membahas perihal tersebut.
"DPP PPP memberikan apresiasi atas terbitnya Surat Dirjen AHU Nomor AHU.4.AH.11.01-53 Perihal Penjelasan kepada Ketua Umum Dan Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta," kata Sekjen DPP PPP Ahmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi Koran SINDO, Minggu (3/1/2015).
"Kami menghargai iktikad baik Dirjen AHU yang bersedia membuka komunikasi sekaligus mengakui DPP PPP hasil Muktamar Jakarta," imbuhnya.
Karena itu lanjut Dimyati, pihaknya akan merespons iktikad baik tersebut dengan langsung menemui pihak Kemenkumham yang akan dipimpin langsung oleh dirinya pada, Senin 4 Januari 2016.
Menurut Dimyati, nantinya DPP PPP akan memberikan penjelasan tentang kondisi hukum DPP PPP berdasarkan hasil pengadilan.
"Kami akan berikan penjelasan secara komprehensif secara langsung maupun melalui surat kepada Menkumham atau Dirjen AHU," jelas Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.
Dimyati bersyukur karena pada akhirnya, Menkumham telah menunjukkan hukum positif kepada DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang sah. Sehingga, tinggal selangkah lagi PPP akan mendapatkan SK Menkumham yang semakin memerkuat PPP pimpinan Djan Faridz yang telah dilegalisasi oleh pengadilan sebelumnya.
"Menkumham yang telah mencabut SK Pengesahan Golkar Agung Laksono. Hal ini sebagai tanda ketaatan Menkumham kepada hukum positif yang berlaku di negeri ini," ujar mantan Bupati Pandeglang, Banten itu.
Lebih dari itu Dimyati mengatakan, setelah selesai pencabutan SK Menkumham untuk PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy dan keluarnya SK pengesahan dari Menkumham untuk PPP hasil Muktamar Jakarta, pihaknya akan mengajak kubu Romi untuk bersatu kembali dan melakukan rekonsiliasi serta konsolidasi.
"Meskipun ada yang merasa lebih sah, pokoknya kita rangkul saja demi PPP," tandasnya.
Pilihan:
Gagas Munas, Generasi Muda Golkar-Akbar Tanjung Akan Bertemu
Setelah sebelumnya mendapatkan surat undangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) guna membahas perihal tersebut.
"DPP PPP memberikan apresiasi atas terbitnya Surat Dirjen AHU Nomor AHU.4.AH.11.01-53 Perihal Penjelasan kepada Ketua Umum Dan Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta," kata Sekjen DPP PPP Ahmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi Koran SINDO, Minggu (3/1/2015).
"Kami menghargai iktikad baik Dirjen AHU yang bersedia membuka komunikasi sekaligus mengakui DPP PPP hasil Muktamar Jakarta," imbuhnya.
Karena itu lanjut Dimyati, pihaknya akan merespons iktikad baik tersebut dengan langsung menemui pihak Kemenkumham yang akan dipimpin langsung oleh dirinya pada, Senin 4 Januari 2016.
Menurut Dimyati, nantinya DPP PPP akan memberikan penjelasan tentang kondisi hukum DPP PPP berdasarkan hasil pengadilan.
"Kami akan berikan penjelasan secara komprehensif secara langsung maupun melalui surat kepada Menkumham atau Dirjen AHU," jelas Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.
Dimyati bersyukur karena pada akhirnya, Menkumham telah menunjukkan hukum positif kepada DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang sah. Sehingga, tinggal selangkah lagi PPP akan mendapatkan SK Menkumham yang semakin memerkuat PPP pimpinan Djan Faridz yang telah dilegalisasi oleh pengadilan sebelumnya.
"Menkumham yang telah mencabut SK Pengesahan Golkar Agung Laksono. Hal ini sebagai tanda ketaatan Menkumham kepada hukum positif yang berlaku di negeri ini," ujar mantan Bupati Pandeglang, Banten itu.
Lebih dari itu Dimyati mengatakan, setelah selesai pencabutan SK Menkumham untuk PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy dan keluarnya SK pengesahan dari Menkumham untuk PPP hasil Muktamar Jakarta, pihaknya akan mengajak kubu Romi untuk bersatu kembali dan melakukan rekonsiliasi serta konsolidasi.
"Meskipun ada yang merasa lebih sah, pokoknya kita rangkul saja demi PPP," tandasnya.
Pilihan:
Gagas Munas, Generasi Muda Golkar-Akbar Tanjung Akan Bertemu
(maf)
