Polemik Freeport, JK-Sudirman-Maroef Diminta Mundur
Rabu, 30 Desember 2015 - 21:01 WIB
Polemik Freeport, JK-Sudirman-Maroef Diminta Mundur
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin diminta untuk mundur dari jabatannya. Ketiganya diduga terlibat dalam masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna menilai, masyarakat Indonesia saat ini menunggu langkah JK, Sudirman dan Maroef mengikuti langkah Ketua DPR Setya Novanto dan CEO Freeport Mc Moran, James Moffet atau Jim Bob, yang telah mundur dari jabatannya terkait isu perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.
"Langkah tersebut juga harus diikuti oleh Wapres, Menteri ESDM dan Maroef Sjamsoeddin, karena mereka semua juga disebut dalam kisruh (perpanjangan kontrak) ini," ujar Budyatna saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Jika Novanto mundur karena diduga memita jatah saham dan Jim Bob mundur karena hancurnya harga saham Freeport yang tidak kunjung mendapatkan perpanjangan kontrak, maka Wapres Jusuf Kalla pun harus mundur. Karena ipar JK, Aksa Mahmud Jusuf, bertemu dengan James Moffet yang juga diduga kuat terkait perpanjangan kontrak.
"James Moffet itu salah satu pendiri Freeport dan pengusaha besar kelas dunia. Apa urusan bisnisnya di Indonesia dengan ipar JK? Kenapa pertemuan mereka kok bertepatan dengan isu perpanjangan kontrak Freeport. Saya yakin, Jim Bob tidak akan mau menemui pengusaha Indonesia seperti Aksa Mahmud, kalau bukan dia iparnya JK. Bagaimanapun JK adalah seorang wapres yang bisa ikut menentukan perpanjangan kontrak tersebut," tegasnya.
Sementara itu, menurut Budiyatna, Sudirman Said juga harus mundur lantaran sudah menjanjikan perpanjangan kontrak dan membuat surat resmi kepada pihak Freeport bahwa dia akan melakukan berbagai langkah termasuk mengubah peraturan yang menghambat perpanjangan kontrak. "Maroef juga demikian, kalau bos besarnya saja sudah mundur, masak dia tidak mundur?" imbuhnya.
Budyatna juga menilai, pembentukan panitia khusus (Pansus) Freeport sangat mendesak. Pasalnya banyak sekali informasi yang tidak jelas terkait Freeport. Menurutnya, Pansus akan membongkrar kejanggalan-kejanggalan yang ada.
"Kalau Jokowi-JK komit seperti janjinya dalam debat capres yang akan membongkar dan menginvestigasi masalah Freeport, maka harusnya mereka mendukung pansus tersebut," tandasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna menilai, masyarakat Indonesia saat ini menunggu langkah JK, Sudirman dan Maroef mengikuti langkah Ketua DPR Setya Novanto dan CEO Freeport Mc Moran, James Moffet atau Jim Bob, yang telah mundur dari jabatannya terkait isu perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia.
"Langkah tersebut juga harus diikuti oleh Wapres, Menteri ESDM dan Maroef Sjamsoeddin, karena mereka semua juga disebut dalam kisruh (perpanjangan kontrak) ini," ujar Budyatna saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Jika Novanto mundur karena diduga memita jatah saham dan Jim Bob mundur karena hancurnya harga saham Freeport yang tidak kunjung mendapatkan perpanjangan kontrak, maka Wapres Jusuf Kalla pun harus mundur. Karena ipar JK, Aksa Mahmud Jusuf, bertemu dengan James Moffet yang juga diduga kuat terkait perpanjangan kontrak.
"James Moffet itu salah satu pendiri Freeport dan pengusaha besar kelas dunia. Apa urusan bisnisnya di Indonesia dengan ipar JK? Kenapa pertemuan mereka kok bertepatan dengan isu perpanjangan kontrak Freeport. Saya yakin, Jim Bob tidak akan mau menemui pengusaha Indonesia seperti Aksa Mahmud, kalau bukan dia iparnya JK. Bagaimanapun JK adalah seorang wapres yang bisa ikut menentukan perpanjangan kontrak tersebut," tegasnya.
Sementara itu, menurut Budiyatna, Sudirman Said juga harus mundur lantaran sudah menjanjikan perpanjangan kontrak dan membuat surat resmi kepada pihak Freeport bahwa dia akan melakukan berbagai langkah termasuk mengubah peraturan yang menghambat perpanjangan kontrak. "Maroef juga demikian, kalau bos besarnya saja sudah mundur, masak dia tidak mundur?" imbuhnya.
Budyatna juga menilai, pembentukan panitia khusus (Pansus) Freeport sangat mendesak. Pasalnya banyak sekali informasi yang tidak jelas terkait Freeport. Menurutnya, Pansus akan membongkrar kejanggalan-kejanggalan yang ada.
"Kalau Jokowi-JK komit seperti janjinya dalam debat capres yang akan membongkar dan menginvestigasi masalah Freeport, maka harusnya mereka mendukung pansus tersebut," tandasnya.
(hyk)
