Hidayat Nur Wahid: PKS Tetap Partai Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku tidak memahami siapa yang menghembuskan isu bahwa PKS akan bergabung dalam Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK).
Hidayat menegaskan, komitmen PKS tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dia mengatakan, tidak ada keinginan partainya bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pemerintah Jokowi-JK.
"Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (28/12/2015).
"Kami adalah oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung apapun langkah pemerintah yang prorakyat," imbuhnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemimpin KMP lainnya seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa.
Dia juga menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan karena sebelumnya Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam rakernas PKS, namun Jokowi berhalangan dan baru bisa dilakukan di Istana beberapa waktu lalu.
"Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Rajasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah memermasalahkan hal itu," tegasnya.
Menurut mantan Presiden PKS itu, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan.
"Sepanjang itu dilakukan, saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun," tandasnya.
Pilihan:
Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport
Hidayat menegaskan, komitmen PKS tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dia mengatakan, tidak ada keinginan partainya bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pemerintah Jokowi-JK.
"Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (28/12/2015).
"Kami adalah oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung apapun langkah pemerintah yang prorakyat," imbuhnya.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemimpin KMP lainnya seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa.
Dia juga menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan karena sebelumnya Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam rakernas PKS, namun Jokowi berhalangan dan baru bisa dilakukan di Istana beberapa waktu lalu.
"Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Rajasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah memermasalahkan hal itu," tegasnya.
Menurut mantan Presiden PKS itu, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan.
"Sepanjang itu dilakukan, saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun," tandasnya.
Pilihan:
Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport
(maf)