Hindari Gaduh, Golkar Minta Presiden Respons Isu Reshuffle
Senin, 28 Desember 2015 - 10:46 WIB
Hindari Gaduh, Golkar Minta Presiden Respons Isu Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie Bambang Soesatyo menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera merespons isu reshuffle kabinet jilid II yang mulai dipergunjingkan berbagai kalangan, akhir-akhir ini.
Hal itu harus dilakukan oleh Jokowi untuk memberikan kepastian agar tidak ada lagi keributan terkait isu perombakan kabinet tersebut.
"Kejelasan sikap presiden sangat penting agar tahun 2016 tidak perlu diawali dengan kegaduhan tentang reshuffle kabinet," ujar lelaki yang biasa disapa Bamsoet itu dalam siaran persnya, Senin (28/12/2015).
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu mengatakan, jika Presiden merasa perlu melakukan reshuffle, presiden sendiri harus memberi kepastian agar rencana perombakan kabinet itu tidak menjadi isu yang liar dan berlarut-larut.
"Kalau isu tentang reshuffle tidak dikendalikan, dia akan merusak kepastian. Para menteri pun tidak akan nyaman bekerja," tegas Bamsoet.
Terkait isu reshuffle ini, kata Anggota Komisi III DPR itu, konsistensi Presiden Jokowi diuji. Pasalnya, dalam sidang kabinet baru-baru ini, presiden berjanji bahwa pemerintahannya akan bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi karena tantangan tahun 2016 jauh lebih berat.
"Presiden juga mendorong para menteri meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN 2016," ungkap Bamsoet.
Maka itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurutnya, suasana di tubuh Kabinet Kerja tentu saja harus kondusif dan kompak. Bamsoet menilai, soliditas kabinet akan sulit terbangun kalau para menteri terus dihantui reshuffle kabinet.
"Para menteri juga butuh kepastian. Hanya presiden yang bisa memberi kepastian itu," ucapnya.
Dia mengimbau, agar Presiden memberi kepastian tentang reshuffle kabinet pada awal tahun 2016. Bagaimana pun, untuk merealisasikan APBN 2016, setiap kementerian atau lembaga butuh waktu untuk konsolidasi, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kalau terjadi reshuffle kabinet, proses konsolidasi oleh figur menteri baru tentu tidak mudah," ucap Bamsoet.
Kemudian, tambah dia, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kegaduhan. Menurutnya, lebih cepat presiden memberi kepastian tentang reshuffle kabinet akan jauh lebih baik. Sebaliknya, jika presiden tidak segera memberi respons, yang akan terjadi adalah kegaduhan.
"Masyarakat sudah tidak ingin lagi ada kegaduhan," tandas Bamsoet.
Hal itu harus dilakukan oleh Jokowi untuk memberikan kepastian agar tidak ada lagi keributan terkait isu perombakan kabinet tersebut.
"Kejelasan sikap presiden sangat penting agar tahun 2016 tidak perlu diawali dengan kegaduhan tentang reshuffle kabinet," ujar lelaki yang biasa disapa Bamsoet itu dalam siaran persnya, Senin (28/12/2015).
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu mengatakan, jika Presiden merasa perlu melakukan reshuffle, presiden sendiri harus memberi kepastian agar rencana perombakan kabinet itu tidak menjadi isu yang liar dan berlarut-larut.
"Kalau isu tentang reshuffle tidak dikendalikan, dia akan merusak kepastian. Para menteri pun tidak akan nyaman bekerja," tegas Bamsoet.
Terkait isu reshuffle ini, kata Anggota Komisi III DPR itu, konsistensi Presiden Jokowi diuji. Pasalnya, dalam sidang kabinet baru-baru ini, presiden berjanji bahwa pemerintahannya akan bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi karena tantangan tahun 2016 jauh lebih berat.
"Presiden juga mendorong para menteri meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN 2016," ungkap Bamsoet.
Maka itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, menurutnya, suasana di tubuh Kabinet Kerja tentu saja harus kondusif dan kompak. Bamsoet menilai, soliditas kabinet akan sulit terbangun kalau para menteri terus dihantui reshuffle kabinet.
"Para menteri juga butuh kepastian. Hanya presiden yang bisa memberi kepastian itu," ucapnya.
Dia mengimbau, agar Presiden memberi kepastian tentang reshuffle kabinet pada awal tahun 2016. Bagaimana pun, untuk merealisasikan APBN 2016, setiap kementerian atau lembaga butuh waktu untuk konsolidasi, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Kalau terjadi reshuffle kabinet, proses konsolidasi oleh figur menteri baru tentu tidak mudah," ucap Bamsoet.
Kemudian, tambah dia, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kegaduhan. Menurutnya, lebih cepat presiden memberi kepastian tentang reshuffle kabinet akan jauh lebih baik. Sebaliknya, jika presiden tidak segera memberi respons, yang akan terjadi adalah kegaduhan.
"Masyarakat sudah tidak ingin lagi ada kegaduhan," tandas Bamsoet.
(maf)
