Terkait Surya Paloh-Prasetyo, KPK Didesak 'Kuliti' Kasus Bansos
Rabu, 23 Desember 2015 - 14:13 WIB
Terkait Surya Paloh-Prasetyo, KPK Didesak 'Kuliti' Kasus Bansos
A
A
A
JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (Sorak) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan massa Sorak untuk mendesak lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo untuk mendalami keterlibatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait kasus dugaan pengamanan penanganan perkara dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
"Jika terbukti, KPK segera tangkap Surya Paloh dan HM Prasetyo," tegas bunyi tuntutan dalam aksi yang disampaikan Koordinator aksi, Ahmad, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Ahmad menilai, kasus dugaan pengamanan dana bansos dianggap tidak tuntas lantaran hanya menjerat Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istri Evy Susanti serta mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Ahmad menduga, kasus tersebut melibatkan petinggi Partai Nasdem dan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini dianggapnya terbukti berdasarkan fakta persidangan di mana nama Surya Paloh dan HM Prasetyo disebut-sebut dalam persidangan.
Apalagi Surya Paloh pernah dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Rio Capella, meski batal hadir. Maka itu Ahmad meminta agar KPK mendalami peran Surya dan Prasetyo dengan melakukan pemeriksaan terhadap keduanya.
"Mestinya KPK periksa kembali Surya Paloh guna untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bukti kasus dana bansos Sumut ke depan. KPK yang baru harus lebih berani," tukas Ahmad.
Dalam aksinya, para pedemo terus meneriakkan tuntutan agar KPK baru memanggil Surya Paloh dan Prasetyo. Mereka pun membentangkan spanduk dan poster bergambar Prasetyo dengan tulisan 'Copot HM Prasetyo.
KPK harus berani periksa HM Prasetyo' dan poster Surya Paloh dengan tulisan 'KPK segera panggil dan periksa Surya Paloh. KPK harus berani periksa Surya Paloh'. Sampai berita ini diturunkan massa masih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.
Pilihan:
KSAL Minta Pengadaan Kapal Perang Jadi Prioritas
Respons JK Soal Rekomendasi Pansus Pelindo II
Kedatangan massa Sorak untuk mendesak lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo untuk mendalami keterlibatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait kasus dugaan pengamanan penanganan perkara dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
"Jika terbukti, KPK segera tangkap Surya Paloh dan HM Prasetyo," tegas bunyi tuntutan dalam aksi yang disampaikan Koordinator aksi, Ahmad, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Ahmad menilai, kasus dugaan pengamanan dana bansos dianggap tidak tuntas lantaran hanya menjerat Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istri Evy Susanti serta mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Ahmad menduga, kasus tersebut melibatkan petinggi Partai Nasdem dan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini dianggapnya terbukti berdasarkan fakta persidangan di mana nama Surya Paloh dan HM Prasetyo disebut-sebut dalam persidangan.
Apalagi Surya Paloh pernah dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Rio Capella, meski batal hadir. Maka itu Ahmad meminta agar KPK mendalami peran Surya dan Prasetyo dengan melakukan pemeriksaan terhadap keduanya.
"Mestinya KPK periksa kembali Surya Paloh guna untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bukti kasus dana bansos Sumut ke depan. KPK yang baru harus lebih berani," tukas Ahmad.
Dalam aksinya, para pedemo terus meneriakkan tuntutan agar KPK baru memanggil Surya Paloh dan Prasetyo. Mereka pun membentangkan spanduk dan poster bergambar Prasetyo dengan tulisan 'Copot HM Prasetyo.
KPK harus berani periksa HM Prasetyo' dan poster Surya Paloh dengan tulisan 'KPK segera panggil dan periksa Surya Paloh. KPK harus berani periksa Surya Paloh'. Sampai berita ini diturunkan massa masih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.
Pilihan:
KSAL Minta Pengadaan Kapal Perang Jadi Prioritas
Respons JK Soal Rekomendasi Pansus Pelindo II
(maf)
