Pansus Bisa Ungkap Siapa Pejabat yang Diuntungkan Freeport
Rabu, 16 Desember 2015 - 13:56 WIB
Pansus Bisa Ungkap Siapa Pejabat yang Diuntungkan Freeport
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki berbagai persoalan terkait keberadaan PT Freeport di Indonesia terus bergulir.
Pansus dinilai sebagai jalan untuk membuka berbagai persoalan di Freeport untuk kemudian dicari penyelesaiannya.
"Banyak sekali isu-isu terkait PT Freeport yang beredar. Semua masalah terkait PT Freeport di Indonesia masih gelap. Mulai dari sejarah berdirinya Freeport, (hingga) bagi hasil yang dianggap merugikan Indonesia," tutur pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf saat dihubungi wartawan, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan pansus dapat mengungkap berbagai hal terkait Freeport, misalnya dugaan pelanggaran undang-undang dan proses perjanjian dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
"Serta siapa-siapa saja yang menikmati keberadaan Freeport di Indonesia selama ini dan lain sebagainya. Semuanya akan terbuka jika ada pansus," sambungnya.
Dia menilai, kasus dugaan adanya permitaan saham hanya isu kecil dibanding persoalan terkait Freeport. Namun, sambung dia, masyarakat seolah "dihipnotis" persoalan Freeport hanya terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil PResiden.
Sementara Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengatakan pemerintah harus membuka isi perjanjian kontrak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah.
Menurut Hamid, masyarakat harus mendapatkan akses melihat isi perjanjian itu sebagai bagian dari informasi publik.
"Kalau perjanjinan Freport Indonesia dengan pihak lain itu menjadi rahasia Freeport, kita tidak bisa memaksa mereka untuk membukanya karena Freeport bukan BUMN. Tapi kalau perjanjian itu dilakukan oleh pemerintah, maka publik bisa memintanya," tutur Hamid.
PILIHAN:
Lepas dari KPK, Adnan dan Zulkarnain Ingin Berlibur
Pansus dinilai sebagai jalan untuk membuka berbagai persoalan di Freeport untuk kemudian dicari penyelesaiannya.
"Banyak sekali isu-isu terkait PT Freeport yang beredar. Semua masalah terkait PT Freeport di Indonesia masih gelap. Mulai dari sejarah berdirinya Freeport, (hingga) bagi hasil yang dianggap merugikan Indonesia," tutur pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf saat dihubungi wartawan, Rabu (16/12/2015).
Dia mengatakan pansus dapat mengungkap berbagai hal terkait Freeport, misalnya dugaan pelanggaran undang-undang dan proses perjanjian dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
"Serta siapa-siapa saja yang menikmati keberadaan Freeport di Indonesia selama ini dan lain sebagainya. Semuanya akan terbuka jika ada pansus," sambungnya.
Dia menilai, kasus dugaan adanya permitaan saham hanya isu kecil dibanding persoalan terkait Freeport. Namun, sambung dia, masyarakat seolah "dihipnotis" persoalan Freeport hanya terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil PResiden.
Sementara Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengatakan pemerintah harus membuka isi perjanjian kontrak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah.
Menurut Hamid, masyarakat harus mendapatkan akses melihat isi perjanjian itu sebagai bagian dari informasi publik.
"Kalau perjanjinan Freport Indonesia dengan pihak lain itu menjadi rahasia Freeport, kita tidak bisa memaksa mereka untuk membukanya karena Freeport bukan BUMN. Tapi kalau perjanjian itu dilakukan oleh pemerintah, maka publik bisa memintanya," tutur Hamid.
PILIHAN:
Lepas dari KPK, Adnan dan Zulkarnain Ingin Berlibur
(dam)
