KIP Nilai PDIP Tak Punya Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Golkar, dianggap tak memiliki komitmen dalam keterbukaan informasi publik.Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2015‎, Komisi Informasi Pusat (KIP) tidak melakukan pemeringkatan pada kategori partai politik (parpol) nasional."Pada kategori partai politik nasional ini tidak dilakukan pemeringkatan, karena kesemuanya tidak mengikuti tahapan yang telah ditentukan," kata Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12/2015).Kendati demikian lanjut dia, KIP memberikan penghargaan atas komitmen lima parpol‎ dalam keterbukaan informasi publik. Lima parpol nasional itu adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berpendapat, keterbukaan pada tingkat partai politik saat ini, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.Sementara untuk kategori kementerian, posisi pertama hingga ke-10 adalah, pertama Kementerian Keuangan (99,722), Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (94,611), Kementerian Perindustrian (92,153), Kementerian Perhubungan (91,445).Kemudian Kementerian Kesehatan (89,778), Kementerian Pertanian (87,542), Kementerian Kelautan dan Perikanan (87,417), Kemenkominfo (84,550), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (79,136), dan Kementerian Sekretariat Negara (77,747).Sedangkan kategori universitas, secara berturut-turut dari urutan pertama hingga sepuluh adalah Universitas Brawijaya Malang (nilai keterbukaan informasi 87,861), UGM (77,653), Unpad (62,986), UI (62,796), Institut Teknologi Sepuluh November (45,560).Dilanjutkan Universitas Sumatera Utara (41,236), Universitas Jambi (36,597), Universitas Lambung Mangkurat (33,875), Universitas Bengkulu (32,833), dan UIN Sunan Gunung Jati (31,039).Sedangkan kategori lembaga nonstruktural, peringkat pertama hingga seterusnya adalah PPATK (86,750), KPU (67,117), KPK (66,850), Dewan Ketahanan Nasional (65,621), KPPU (64,843), Badan Pengembangan Wilaayan Suramadu (53,320), Dewan Pertimbangan Presiden (50,967), Bawaslu (35,924), Dewan Jaminan Sosiala Nasional (29,804), Komnasham (27,746).Sementara untuk badan pemerintah lembaga negara, kategori lembaga yang dianggap mempunyai komitmen keterbukaan publik peringkat pertama hingga ke sepuluh yakni Arsip Nasional RI (98,056), BKKBN (95,511), Lapan (85,556), Komisi Yudisial (83,779), BPKP (83,382), Bank Indonesia (83,223), Badan Tenaga Nuklir Nasional (80,667), BPK (74,981), Kejaksaan Agung (70,390), dan LIPI (68,327).Sementara 10 besar untuk kategori pemerintah provinsi, tanpa ada DKI Jakarta. Peringkat pertama hingga 10 yakni, Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206)."Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dari badan publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan bada publik," kata Abdulhamid Dipopramono.Pilihan:Nada Tinggi Luhut Panjaitan Keluarkan AncamanSkandal Freeport, Musisi Ahmad Dhani Bela Setya Novanto