Penanganan Kasus Freeport di MKD Diharapkan Tak Gaduh
Senin, 14 Desember 2015 - 21:30 WIB
Penanganan Kasus Freeport di MKD Diharapkan Tak Gaduh
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan meminta agar kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport yang diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat diselesaikan tanpa kegaduhan.
Hal itu dikatakan Luhut dalam persidangan MKD saat menjawab pertanyaan dari Anggota MKD M Prakosa terkait harapannya ke depan dalam perkara ini.
"Saya berharap dan imbau kembali kita jangan terus terbawa kegaduhan ini. Penanganan kasus etika bisa diselesaikan tanpa gaduh," ujar Luhut di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2015).
Dia menambahkan kehadirannya sebagai saksi kasus Freeport dilakukan untuk mencoba memberikan gambaran sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi perkara ini. "Bahkan menteri sebagai pembantu presiden juga punya sikap jelas dalam masalah ini," ucap Luhut.
Mantan kepala staf kepresidenan itu juga memercayai bahwa MKD merupakan tempat yang bergengsi untuk mengambil keputusan terbaik dalam memutuskan adanya dugaan pelanggaran etik dalam kasus Freeport.
"Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang mempunyai kredibilitas. Sekali lagi, saya sampaikan kita jangan sampai terkoyak dalam perbedaan. Jangan buat framing-framing yang tidak benar," tandas Luhut.
PILIHAN:
Dicecar 16 Pertanyaan, Maroef Disuruh Dengarkan Ulang Isi Rekaman
Mulai Hari Ini Luhut Ogah Komentari Masalah Freeport
Hal itu dikatakan Luhut dalam persidangan MKD saat menjawab pertanyaan dari Anggota MKD M Prakosa terkait harapannya ke depan dalam perkara ini.
"Saya berharap dan imbau kembali kita jangan terus terbawa kegaduhan ini. Penanganan kasus etika bisa diselesaikan tanpa gaduh," ujar Luhut di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2015).
Dia menambahkan kehadirannya sebagai saksi kasus Freeport dilakukan untuk mencoba memberikan gambaran sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi perkara ini. "Bahkan menteri sebagai pembantu presiden juga punya sikap jelas dalam masalah ini," ucap Luhut.
Mantan kepala staf kepresidenan itu juga memercayai bahwa MKD merupakan tempat yang bergengsi untuk mengambil keputusan terbaik dalam memutuskan adanya dugaan pelanggaran etik dalam kasus Freeport.
"Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang mempunyai kredibilitas. Sekali lagi, saya sampaikan kita jangan sampai terkoyak dalam perbedaan. Jangan buat framing-framing yang tidak benar," tandas Luhut.
PILIHAN:
Dicecar 16 Pertanyaan, Maroef Disuruh Dengarkan Ulang Isi Rekaman
Mulai Hari Ini Luhut Ogah Komentari Masalah Freeport
(kri)
