PDIP Nilai Skandal Freeport Pertarungan Kepentingan
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ada pertarungan kepentingan di balik kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Diketahui, sejauh ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memintai keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said selaku pelapor dalam kasus itu serta bos Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.
"Seluruh persoalan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan, ada upaya-upaya perpanjang Freeport sebelum waktunya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai mengikuti rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).
Rencananya, MKD akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto pada Senin 7 Desember 2015 besok. "PDIP, kita akan melihat bagaimana sidang MKD Senin depan yang akan mendengarkan keterangan Setya Novanto," tutur Hasto.
Dirinya pun meminta MKD menjunjung tinggi aspek keadilan dan bekerja sesuai tata tertib dalam menangani kasus tersebut. "Pedoman yang kami pegang tata tertib dewan. Kedua, bagaimana setiap anggota dan pimpinan menjaga marwah dan etika," imbuhnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden ini diungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman pun telah melaporkan rekaman beserta transkrip ke MKD.
Dalam rekaman pembicaraan itu diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha diduga Reza Chalid dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin. Dalam pelaporan Sudirman Said itu, Setya Novanto dituding telah meminta saham PT Freeport Indonesia dengan menjual nama Jokowi dan JK.
PILIHAN:
Kabais Imbau Masyarakat Laporkan Anggota TNI Tak Netral
BIN Akan Pecat Anggotanya yang Tak Netral di Pilkada Serentak
Diketahui, sejauh ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memintai keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said selaku pelapor dalam kasus itu serta bos Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.
"Seluruh persoalan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan, ada upaya-upaya perpanjang Freeport sebelum waktunya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai mengikuti rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).
Rencananya, MKD akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto pada Senin 7 Desember 2015 besok. "PDIP, kita akan melihat bagaimana sidang MKD Senin depan yang akan mendengarkan keterangan Setya Novanto," tutur Hasto.
Dirinya pun meminta MKD menjunjung tinggi aspek keadilan dan bekerja sesuai tata tertib dalam menangani kasus tersebut. "Pedoman yang kami pegang tata tertib dewan. Kedua, bagaimana setiap anggota dan pimpinan menjaga marwah dan etika," imbuhnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden ini diungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman pun telah melaporkan rekaman beserta transkrip ke MKD.
Dalam rekaman pembicaraan itu diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha diduga Reza Chalid dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin. Dalam pelaporan Sudirman Said itu, Setya Novanto dituding telah meminta saham PT Freeport Indonesia dengan menjual nama Jokowi dan JK.
PILIHAN:
Kabais Imbau Masyarakat Laporkan Anggota TNI Tak Netral
BIN Akan Pecat Anggotanya yang Tak Netral di Pilkada Serentak
(kri)