Pembelian Helikopter Presiden Dinilai Belum Perlu

JAKARTA - Pemerintah melalui TNI Angkatan Udara (AU) membeli helikopter AgustaWestland AW101 untuk menggantikan helikopter Super Puma yang dinilai sudah tak layak menunjang aktifitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Rahmat Bagja menilai, terlalu mahal harga helikopter tersebut untuk dibeli.Menurutnya, pembelian tersebut belum dibutuhkan mengingat segi ancaman terhadap Kepala Negara di Indonesia tidak sebesar negara lain seperti Amerika Serikat (AS)."Kita bukan seperti AS, ancaman Kepala Negara cukup besar. Presiden Jokowi tidak seperti Presiden Soekarno," ujar Bagja saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (28/11/2015)."Kalau Jokowi kan tidak pernah diserang, berbeda dengan Soekarno saat pemimpin diserang enam kali oleh separatis," sambungnya.Menurut Bagja, seharusnya PT Dirgantara Indonesia (DI) mengambil peran pembuatan helikopter sang presiden sebagai perwujudan Nawacita. Maka itu dia meminta, Presiden Jokowi tegas membatalkan pembelian helikopter tersebut."Untuk Jokowi sebenarnya cukup menggunakan helikopter Super Puma, tinggal spesifikasi teknologinya ditambah. PT DI bisa membuat Super Puma apalagi sudah mengantongi sertifikat pembuatan dari AS," tandasnya.Pilihan:Laporan Sudirman Said Membahayakan Posisi Jokowi