Pemerintah Komitmen Majukan Wilayah Perbatasan

MANADO - MPR beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen membangun daerah perbatasan berbasis peningkatan kesejahteraan dan ketahanan wilayah perbatasan Kabupaten Sangihe dan Talaud yang berbatasan langsung negara Filipina.Wakil Ketua MPR EE Mangindaan menyatakan, perbatasan wilayah di Indonesia dibagi atas perbatasan darat dan perbatasan laut. MPR memiliki tugas khusus yaitu menegakkan pilar keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Karena kami mengemban tugas NKRI salah satu pilar yang harga mati," ucap EE Mangindaan di Manado, Sulut, Jumat (27/11/2015)."Karena daerah pulau terluar dinilai rawan bahaya, sehingga kami menaruh perhatian sekali bersama-sama pemerintah sekaligus membantu BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya.Menurut Mangindaan, selama ini perbatasan pulau terluar sering ditinggalkan dan tidak diurus. Diakuinya, saat ini Indonesia harus meningkatkan pembangunannya dengan istilah beranda depan yang menjadi prioritas."Sehingga betul -betul menjadi adanya ketahanan. Pembangunan ini harus sekaligus, kemarin seolah-olah perbatasan itu tertinggal," jelasnya.Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan, saat ini daerah perbatasan menjadi pintu masuk segala kejahatan kriminal baik dari illegal fishing, illegal loging, penyelundupan, ada narkoba, transaksi senjata dan teroris, daerah menjadi rawan, karena pengawasannya yang kurang.Sehingga pemerintah sekarang ingin mengubah agar semua aspek dibangun dan ditingkatkan bukan hanya mengontrol pertahanan di perbatasan saja."Beberapa tahun belakangan aspek kesejahteraan pulau perbatasan diperhatikan selanjutnya diikuti aspek ketahanan perbatasan. BNPP sudah menyusun progam perpres 13 menteri harus fokus ke pembangunan perbatasan," ujarnya.Mangindaan yang juga merupakan anggota DPR menyatakan sebagai mitra pemerintah harus punya pola pikir sama untuk membangun daerah perbatasan."Maka kita ajak duduk bersama pemerintah ayolah kita bangun perbatasan, karena permasalahan yang dihadapi cukup banyak," ucapnya."Kita sebagai anggota MPR anggota DPR juga kan makanya kita ajak dari BNPP penanggungjawab perbatasan dengan adanya dukungan dari DPR dan MPR maka akan lebih mudah jalannya terutama yang berkaitan dengan anggaran," jelasnya.PilihanDi Balik Kasus Freeport-Setya, DPR Dikadali Sudirman SaidRotasi Anggota Golkar di MKD, Akom Mengalah demi Nasib Novanto