Survei PPATK: Pejabat Negara Cenderung Jadi Pelaku Pencucian Uang

JAKARTA - Masyarakat menilai bahwa pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kecenderungan terbesar menjadi pelaku utama Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Selain itu, yang berisiko cukup tinggi menjadi pelaku TPPU adalah pengurus atau anggota partai politik (parpol), organisasi masyarakat, yayasan (8,67 persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk pensiunan (6,80 persen) dan pengusaha atau wiraswasta (6,70 persen).Sementara beberapa pihak terkait yang menurut masyarakat dapat terlibat melakukan TPPU adalah rekan kerja alias relasi (42,19 persen) dan anggota keluarga atau kerabat (41,49 persen).Hal demikian merupakan salah satu kesimpulan ‎dari survei indeks persepsi publik Indonesia atas TPPU tahun 2015 yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Survei tersebut melibatkan 11 Bank dengan 600 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia dengan responden sebanyak 3.000 orang nasabah bank yang dipilih dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko terhadap terjadinya pencucian uang di Indonesia.‎PPATK secara khusus merancang penyusunan indeks persepsi publik terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan melibatkan para akademisi untuk merancang metodologi.Kemudian industri keuangan dalam pelaksanaan survei serta masyarakat Indonesia dalam menilai tingkat keefektifan kinerja rezim antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.Kepala PPATK Muhammad Yusuf, menyampaikan PPATK mengapresiasi atas kerja sama yang telah dibangun oleh bersama para stakeholders terkait, khususnya sebelas pihak penyedia jasa keuangan perbankan yang telah membantu pelaksanaan pilot project survei indeks persepsi TPPU tahun 2015. Sehingga respons rate survei mencapai 100 persen."Kami juga turut mengucapkan terima kasih atas dukungan para pihak regulator dan pihak instansi terkait, sehingga kegiatan indeks persepsi publik tahun 2015 dapat diselesaikan," ujarnya dalam sambutannya di kantornya, Jalan Djuanda, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).PilihanDi Balik Kasus Freeport-Setya, DPR Dikadali Sudirman SaidRotasi Anggota Golkar di MKD, Akom Mengalah demi Nasib Novanto