Diperiksa KPK, Sekjen DPR Ditanya Soal Kasus Gatot
Kamis, 26 November 2015 - 14:23 WIB
Diperiksa KPK, Sekjen DPR Ditanya Soal Kasus Gatot
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti Swasanani telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia dimintai keterangan oleh penyidik mengenai kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan 2014-2019.
Dia juga ditanya mengenai Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Saya ditanya tentang Pak Gatot, tapi ya saya tidak banyak tahu," kata Winan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Winantuningtyastiti yang diperiksa sejak pukul 10.15 WIB tidak bersedia membeberkan materi pemeriksaannya hari ini. Namun dia mengaku ditanyakan penyidik tentang kasus Gatot.
"(Hanya) Pak Gatot," katanya sambil masuk ke dalam mobil.
Dia sempat batal diperiksa sebagai saksi karena tidak hadir dalam pemanggilan sebelumnya. Disinyalir pemeriksaan Winanungtyastiti terkait status sejumlah anggota DPRD Sumut yang sekarang menjadi anggota DPR.
PILIHAN:
DPR Salahkan Pansel Capim KPK
Dia dimintai keterangan oleh penyidik mengenai kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan 2014-2019.
Dia juga ditanya mengenai Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Saya ditanya tentang Pak Gatot, tapi ya saya tidak banyak tahu," kata Winan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Winantuningtyastiti yang diperiksa sejak pukul 10.15 WIB tidak bersedia membeberkan materi pemeriksaannya hari ini. Namun dia mengaku ditanyakan penyidik tentang kasus Gatot.
"(Hanya) Pak Gatot," katanya sambil masuk ke dalam mobil.
Dia sempat batal diperiksa sebagai saksi karena tidak hadir dalam pemanggilan sebelumnya. Disinyalir pemeriksaan Winanungtyastiti terkait status sejumlah anggota DPRD Sumut yang sekarang menjadi anggota DPR.
PILIHAN:
DPR Salahkan Pansel Capim KPK
(dam)
