Soal Kasus Setya Novanto, Jokowi Diminta Turun Tangan
Rabu, 25 November 2015 - 17:01 WIB
Soal Kasus Setya Novanto, Jokowi Diminta Turun Tangan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu turun tangan menyelesaikan kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.
Menurut dia, Jokowi perlu turun tangan agar persoalan ini tidak menjadi bola liar. "Kuncinya ada di kepala pemerintahan kita, yaitu Presiden. Mudah kok kalau kepala pemerintahan kita tegas, kumpulkan itu eksekutif legislatif dan yudikatif," ujar Anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dadang S Muchtar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Menurut dia, Jokowi bisa memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Ketua DPR Setya Novanto.
"Bicarakan baik-baik. Jadi jangan membuat manajemen konflik dan menjadi asumsi dan konsumsi publik," sambung politikus dari Partai Golkar itu.
Anggota Komisi II DPR itu menyesalkan terjadinya konflik yang melibatkan eksekutif-legislatif.
Menurut Dadang, semestinya antarlembaga negara bisa saling menjaga nama baik dan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus ada yang menyerang.
"Seharusnya antarlembaga negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa saling bekerja sama. Tidak baik ditunjukkan kepada publik, lembaga negara menyerang lembaga negara lainnya," ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu pun mengingatkan, jangan sampai masalah antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto akan seperti kasus cicak vs buaya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Dadang menilai di DPR sendiri ada yang pro dan kontra terhadap pelaporan Sudirman Said ke MKD DPR tersebut.
"Kita belajar dari kasus cicak buaya, jangan lah sampai terjadi cicak vs buaya nantinya. Kuncinya di kepala negara kita, jangan seperti sengaja dibiarkan konflik ini. Seyogyanya ini kan masukan," tutur Dadang.
PILIHAN:
DPR Kritik Rencana Pembelian Helikopter Kepresidenan
Menurut dia, Jokowi perlu turun tangan agar persoalan ini tidak menjadi bola liar. "Kuncinya ada di kepala pemerintahan kita, yaitu Presiden. Mudah kok kalau kepala pemerintahan kita tegas, kumpulkan itu eksekutif legislatif dan yudikatif," ujar Anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Dadang S Muchtar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Menurut dia, Jokowi bisa memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Ketua DPR Setya Novanto.
"Bicarakan baik-baik. Jadi jangan membuat manajemen konflik dan menjadi asumsi dan konsumsi publik," sambung politikus dari Partai Golkar itu.
Anggota Komisi II DPR itu menyesalkan terjadinya konflik yang melibatkan eksekutif-legislatif.
Menurut Dadang, semestinya antarlembaga negara bisa saling menjaga nama baik dan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus ada yang menyerang.
"Seharusnya antarlembaga negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa saling bekerja sama. Tidak baik ditunjukkan kepada publik, lembaga negara menyerang lembaga negara lainnya," ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu pun mengingatkan, jangan sampai masalah antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto akan seperti kasus cicak vs buaya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Dadang menilai di DPR sendiri ada yang pro dan kontra terhadap pelaporan Sudirman Said ke MKD DPR tersebut.
"Kita belajar dari kasus cicak buaya, jangan lah sampai terjadi cicak vs buaya nantinya. Kuncinya di kepala negara kita, jangan seperti sengaja dibiarkan konflik ini. Seyogyanya ini kan masukan," tutur Dadang.
PILIHAN:
DPR Kritik Rencana Pembelian Helikopter Kepresidenan
(dam)
