Nasdem Ingin Anggotanya di MKD Fokus Tangani Kasus Setya Novanto

Rabu, 25 November 2015 - 15:01 WIB
Nasdem Ingin Anggotanya...
Nasdem Ingin Anggotanya di MKD Fokus Tangani Kasus Setya Novanto
A A A
JAKARTA - Sejumlah fraksi partai politik mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), salah satunya adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Pergantian itu dilakukan saat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mulai menangani kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Kasus itu berasal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Saida dan menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto. Fraksi Nasdem menempatkan Akbar Faizal di MKD menggantikan Fadholi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan pergantian itu dilakukan karena Fadholi sedang melaksanakan tugas partai terkait pelaksanaan pilkada.

Menurut dia, Fadholi tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam sidang-sidang MKD terkait laporan Sudirman Said.

"Kami ingin mengawal agar MKD bekerja dengan standar etis dan integritas yang tinggi, kompeten dan profesional," ujar Johnny saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Dia mengatakan, pergantian itu agar anggota MKD Nasdem dapat
secara rutin dan lebih fokus dalam persidangan kasus tersebut.

Fraksi Nadem, kata Johnny, berharap kehadiran Akbar Faizal akan memperkuat MKD dan memastikan dapat ekerja dengan baik.

Dia mengharapkan MKD dapat menghasilkan keputusan sesuai data dan fakta serta proses pengadilan yang adil.

"Dengan demikian apapun keputusan MKD dapat dipahami dan diterima dengan baik," ucapnya.

Menurut Johnny, pengadilan etika di MKD saat ini menjadi momentum yang baik bagi lembaga DPR untuk memulihkan dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, reputusan DPR akan semakin terpuruk jika MKD gagal menghasilkan keputusan yang adil apalagi jika dipengaruhi dan mendapat tekanan politik berlebihan.

"Jangan sampai hal ini terjadi karena fungsi DPR sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, jangan sampai terhambat karena berujung pada rakyat yang akan dirugikan," katanya.
(dam)
Berita Terkait
PKS, PD, Nasdem Tak...
PKS, PD, Nasdem Tak Masuk Daftar Undangan, PAN: Yang Diundang Atas Restu Presiden
Koalisi Interdependen...
Koalisi Interdependen Miliki Peluang Besar Usung Anies Baswedan
Momen Akrab AHY Sambut...
Momen Akrab AHY Sambut Surya Paloh di Markas Demokrat
Disebut Dukung Moeldoko...
Disebut Dukung Moeldoko Jadi Capres 2024, NasDem: Pada Kurang Gizi Nih
Pertamina Berbenah Dinilai...
Pertamina Berbenah Dinilai Bikin Mafia Migas Gerah
Pengamat Nilai Koalisi...
Pengamat Nilai Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS Sulit Terwujud, Cawapres Jadi Ganjalan
Berita Terkini
Praperadilan Roy Suryo...
Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Pakar Hukum Pidana: Tak Batalkan Status Tersangka dan Pokok Perkara
Prabowo Puji India:...
Prabowo Puji India: Penduduk 1,4 Miliar, Transisi Pemerintahan Damai
Napi Diusulkan Ikut...
Napi Diusulkan Ikut Komcad usai Amnesti, Menteri Imipas: Belum Final
Kepala BPOM Dorong ASEAN...
Kepala BPOM Dorong ASEAN Perkuat Sistem Darurat Keamanan Pangan
Menhaj Buka Peluang...
Menhaj Buka Peluang BPIH Haji 2027 Turun jika Harga Minyak Dunia Terus Merosot
Prabowo dan Narendra...
Prabowo dan Narendra Modi Resmikan Konservasi Candi Prambanan Pagi Ini
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved