Menteri Ciptakan Kegaduhan Politik, DPR Minta Jokowi Klarifikasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan klarifikasi atas kegaduhan politik yang terjadi akibat ulah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Apalagi para menterinya Jokowi memiliki sikap berbeda mengenai langkah Sudirman Said menyerahkan rekaman percakapan berisi dugaan oknum anggota DPR mencatut nama Jokowi-JK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam perpanjangan kontrak Freeport.
"Ya saya kira ini kita perlu klarifikasi dari presiden, apa yang sebenarnya terjadi dengan menterinya, karena diantara para menteri pandangan berbeda-beda," ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Politikus Partai Gerindra ini menduga motivasi Sudirman Said menyerahkan rekaman tersebut sebagai strategi penyelamatan diri agar terhindar dari reshuffle kabinet jilid II.
"Ya mungkin saja dia menginginkan sesuatu, dia melihat bahwa ada mungkin reshuffle atau peluang reshuffle dia berusaha mau bertahan dengan cara begini ya bisa saja," ucapnya.
Apalagi, kata dia, Sudirman Said selaku pihak pemerintah sebelum melaporkan ke MKD seharusnya meminta izin terlebih dahulu ke Presiden Jokowi. Lajutnya, dalam tata beracara MKD diatur mengenai siapa yang bisa melapor, selain pimpinan, anggota dan masyarakat.
"Nah bagaimana dengan pemerintah? Masa pemerintah mengadu ke MKD. Jadi ini kan dua lembaga yang berbeda," jelasnya.
Baca: Langkah Sudirman Said ke MKD Bukan Atas Restu Jokowi.
Apalagi para menterinya Jokowi memiliki sikap berbeda mengenai langkah Sudirman Said menyerahkan rekaman percakapan berisi dugaan oknum anggota DPR mencatut nama Jokowi-JK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam perpanjangan kontrak Freeport.
"Ya saya kira ini kita perlu klarifikasi dari presiden, apa yang sebenarnya terjadi dengan menterinya, karena diantara para menteri pandangan berbeda-beda," ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Politikus Partai Gerindra ini menduga motivasi Sudirman Said menyerahkan rekaman tersebut sebagai strategi penyelamatan diri agar terhindar dari reshuffle kabinet jilid II.
"Ya mungkin saja dia menginginkan sesuatu, dia melihat bahwa ada mungkin reshuffle atau peluang reshuffle dia berusaha mau bertahan dengan cara begini ya bisa saja," ucapnya.
Apalagi, kata dia, Sudirman Said selaku pihak pemerintah sebelum melaporkan ke MKD seharusnya meminta izin terlebih dahulu ke Presiden Jokowi. Lajutnya, dalam tata beracara MKD diatur mengenai siapa yang bisa melapor, selain pimpinan, anggota dan masyarakat.
"Nah bagaimana dengan pemerintah? Masa pemerintah mengadu ke MKD. Jadi ini kan dua lembaga yang berbeda," jelasnya.
Baca: Langkah Sudirman Said ke MKD Bukan Atas Restu Jokowi.
(kur)