DPR Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Berantas Mafia Minerba lewat Kebijakan Hilirisasi

Minggu, 19 Juni 2022 - 12:36 WIB
loading...
DPR Apresiasi Sikap...
Anggota DPR RI Komisi IV Amir Uskara menyambut baik kebijakan hilirisasi yang diluncurkan Jokowi.Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kebijakan hilirisasi yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai sebuah langkah tegas dalam memberatas mafia dalam sektor mineral dan batu bara (minerba). Atas sikap Jokowi ini mendapat respons positif dari baerbagai kalangan.

Anggota DPR RI Komisi IV Amir Uskara menyambut baik kebijakan hilirisasi yang diluncurkan Jokowi. Amir mengatakan kebijakan tersebut menjadi bukti ketegasan Jokowi dalam memberantas mafia minerba. “(Hilirisasi) Ini sebuah kebijakan yang perlu kita apresiasi terhadap Pak Jokowi saat ini yang berani melawan mafia, dan mengatakan itu untuk kepentingan masyarakat,” kata Amir, Minggu (19/6/2022).

Amir menyebut komitmen Jokowi merealisasikan pelaksanaan kebijakan hilirisasi minerba menjadi bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat. Kehadirannya banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya dia menilai keputusan Jokowi dengan meluncurkan kebijakan hilirisasi mesti mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga pelaksanaannya dapat optimal.

Baca juga: KSAL Mutasi 163 Pamen TNI AL, Ada Dandenjaka dan Kadispen Marinir

Amir menuturkan dampak kebijakan hilirisasi minerba Jokowi akan semakin melindungi kekayaan sumber daya alam (SDA) Tanah Air. Khususnya dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak habis tereksploitasi oknum tak bertanggung jawab. “Kebijakan sebelumnya, batu bara hanya diekspor kemudian tambang diekspor gelondongan, padahal banyak komponen lain yang ada di situ,” ucapnya.

Baca juga: Revisi UU Minerba Resmi Ditetapkan Sebagai Undang-Undang

Amir melihat, hadirnya tambang minerba mempunyai banyak komponen yang bernilai ekonomi tinggi. Karenanya, kata dia, dalam pengolahan bahan-bahan mentahnya perlu lebih dimaksimalkan sehingga menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat. “Itulah kebijakan pemerintah sekarang harus diolah dalam negeri, diolah dulu baru bisa dikirim ke luar, tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah,” katanya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Siapkan Naskah Akademik...
MUI Siapkan Naskah Akademik RUU Pidana LBGT, DPR Janji Tindak Lanjuti
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2026-2030, Ini Daftarnya
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
Aturan Baru ESDM, Blending...
Aturan Baru ESDM, Blending Batu Bara Harus Dapat Restu Bahlil
Rekomendasi
Hyundai Bakal Pamerkan...
Hyundai Bakal Pamerkan Prototipe Mobil Seven Seater di GIIAS 2026
FIFA Tunjuk Wasit Argentina...
FIFA Tunjuk Wasit Argentina Pimpin Duel Prancis vs Maroko, Rawan Konflik Kepentingan
Pemprov DKI Bakal Bangun...
Pemprov DKI Bakal Bangun 11 Rusun Baru, Pramono: Baru Dua yang Sudah Ada Angggarannya
Berita Terkini
Kejagung Hormati Penggeledahan...
Kejagung Hormati Penggeledahan 12 Titik oleh Polri
Kejagung Imbau Publik...
Kejagung Imbau Publik Tak Beropini terkait Penggeledahan 12 Titik oleh Polri
Kejagung Tunggu Hasil...
Kejagung Tunggu Hasil Penyidikan Polri soal Penggeledahan Sejumlah Lokasi
Pimpinan DPR Sangkal...
Pimpinan DPR Sangkal Beri Arahan Tunda Pembahasan RUU Pemilu
Eks Sekjen MPR Maruf...
Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK
Membaca Arah Baru Fleksibilitas...
Membaca Arah Baru Fleksibilitas Fiskal Indonesia
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved