Arogansi dan Intimidasi Masih Jadi Alat Kekuasaan

JAKARTA - Intimidasi dan tindak kekerasan dialami sejumlah pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) perkantoran Menara Kuningan (MK) Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, akhir pekan kemarin.Sekitar 50 orang tak dikenal melakukan intimidasi kepada pengurus P3SRS MK dengan cara memaksa masuk ke ruangan pengurus P3SRS MK, serta menyegel ruangan tersebut.Sikap arogan tak berhenti di situ. Salah seorang asisten pengurus P3SRS MK, Christine, dipersulit mulai dari Jumat 20 November 2015 hingga Sabtu 21 November siang, seperti dimatikan aliran listrik.Atas kejadian itu, pihak P3SRS MK akan melaporkan dugaan tindak pidana intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut ke Kepolisian, Senin (23/11/2015)."Bentuk intimidasi mereka di antaranya dengan cara mematikan aliran listrik sekitar jam 3 pagi, dilanjutkan dengan intervensi penarikan satpam yang berjaga di kantor badan pengelola, hingga tidak ada satupun satpam di kantor tersebut," kata Christine.Sambung Christine, sementara sekitar 12 tenaga keamanan yang katanya mendapat perintah dari 'pengurus hasil RULB' yang diketuai seorang jenderal inisial HP, bergerombol di depan pintu badan pengelola."Dan melarang saya masuk kembali ke kantor badan pengelola setelah dari toilet. Upaya intimidasi agar saya meninggalkan ruang kantor ini sungguh tidak bisa diterima. Karena itu kami akan melaporkan kejadian ini," tuturnya.Pengurus P3SRS MK lain, Ismed Sitepu menyatakan, masuknya 50-an orang tak dikenal tersebut dinilai telah mengganggu stabilitas operasional gedung perkantoran.Bahkan jika kondisi ini berlanjut dan berlarut-larut, menurut Ismed, tidak menutup kemungkinan manajemen pengelolaan gedung yang selama ini berjalan baik ke depan bisa terhambat, bahkan sampai tidak beroperasi.Ketua Dewan Pengawas P3SRS MK Dr Rufinus Hutauruk menyayangkan peristiwa kekerasan yang terjadi di Menara Kuningan. Bahkan sampai membuat banyak security memilih tidak masuk kerja karena takut."Sayang sekali kalau ada seorang mantan jenderal menjadi alat pengusaha. Jika ada ketidakpuasan ya layangkan gugatan ke pengadilan. Jangan malah melanggar aturan yang berlaku. Ini bukan zaman Orba (Orde Baru)," beber Rufinus.Pilihan:Pernyataan Sudirman, Luhut dan JK Dinilai MembingungkanEks Waka BIN, Bos Freeport Diduga Pakai Cara Intelijen