PAN Dua Kaki
Minggu, 22 November 2015 - 20:38 WIB
PAN Dua Kaki
A
A
A
DEPOK - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan merapat menjadi partai pendukung pemerintah. Karena itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kini berganti nama menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3).
Namun Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan menduga PAN bermain di dua kaki. Satu kaki di Koalisi Pro-Jokowi, satu lainnya masih di Koalisi Merah Putih (KMP).
“PAN masuk dalam pemerintah tidak secara clear, karena enggak bisa juga main di dua kaki. Kalau mau jadi KP3, harus nyatakan tegas keluar dari KMP. Namanya enggak relevan. Clear saja di dalam kelompok yang mana sih, bantu pemerintah, bisa juga bantu sebagai oposisi,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (22/11/2015).
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan memberikan ruang bagi PAN, menurut Ikhsan, hal itu memang sejalan dengan sistem presidensial di Indonesia yang menganut multipartai. “Jokowi belajar dari SBY harus dilakukan mengumpulkan partai pendukung,” jelasnya.
Diingatkan Ikhsan, masuknya PAN dalam KP3 tak terlepas dari keinginan kursi kabinet. Dari lima kursi menteri yang diminta PAN, sebenarnya dua kursi sudah proporsional.
“PAN dengan jumlah kursi di DPR juga berapa akan jadi perhitungan. Tentu PAN minta kursi menteri yang basah-basah. Siapa yang harus dikorbankan?” ujarnya.
Ikhsan menduga, menteri kalangan profesional dan tak berafiliasi dengan partai politik, kemungkinan akan menjadi korban.
Namun Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan menduga PAN bermain di dua kaki. Satu kaki di Koalisi Pro-Jokowi, satu lainnya masih di Koalisi Merah Putih (KMP).
“PAN masuk dalam pemerintah tidak secara clear, karena enggak bisa juga main di dua kaki. Kalau mau jadi KP3, harus nyatakan tegas keluar dari KMP. Namanya enggak relevan. Clear saja di dalam kelompok yang mana sih, bantu pemerintah, bisa juga bantu sebagai oposisi,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (22/11/2015).
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan memberikan ruang bagi PAN, menurut Ikhsan, hal itu memang sejalan dengan sistem presidensial di Indonesia yang menganut multipartai. “Jokowi belajar dari SBY harus dilakukan mengumpulkan partai pendukung,” jelasnya.
Diingatkan Ikhsan, masuknya PAN dalam KP3 tak terlepas dari keinginan kursi kabinet. Dari lima kursi menteri yang diminta PAN, sebenarnya dua kursi sudah proporsional.
“PAN dengan jumlah kursi di DPR juga berapa akan jadi perhitungan. Tentu PAN minta kursi menteri yang basah-basah. Siapa yang harus dikorbankan?” ujarnya.
Ikhsan menduga, menteri kalangan profesional dan tak berafiliasi dengan partai politik, kemungkinan akan menjadi korban.
(hyk)
