Selalu Gaduh, Kenapa Enggak Dievaluasi Saja Kontrak Freeport

JAKARTA - Tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan adanya pihak yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mendapatkan saham dalam perpanjangan PT Freeport, dinilai membuat kegaduhan stabilitas politik.Menanggapi hal itu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengakui adanya ketidakberesan dalam kegaduhan politik yang terjadi saat ini."Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan, enggak benar itu," ujar Ical di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/11/2015).Ical menilai, seharusnya menjelang habisnya masa kontrak PT Freeport, menjadi momentum Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengevaluasi dan bahkan tidak lagi memperpanjang atau membuat kontrak baru, salah satunya dengan menjadikan PT Freeport sebagai kontraktor saja."Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa, bisa saja kan. Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor bisa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara," tegasnya.Pilihan:Langkah Sudirman Said ke MKD Bukan Atas Restu JokowiKronologi Pertemuan Setya Novanto dan PT Freeport