Disebut di Persidangan, ICW: Saatnya HM Prasetyo Diganti
Jum'at, 20 November 2015 - 06:07 WIB
Disebut di Persidangan, ICW: Saatnya HM Prasetyo Diganti
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dalam setahun masa kepemimpinannya di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjadi sorotan. Tak ayal, banyak pihak yang mendesak agar politikus Partai Nasdem ini dicopot dalam reshuffle kabinet jilid II mendatang.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Easter mengatakan, sebagai cerminan Pemerintahan Jokowi–JK di bidang penegakan hukum, kinerja HM Prasetyo jauh dari memuaskan. Kinerja Jaksa Agung buruk dinilai berdampak serius pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi.
"Begitu juga sebaliknya, citra pemerintah akan menjadi positif di mata publik apabila kinerja Jaksa Agung juga baik dan memuaskan," ujarnya kepada Sindonews, Kamis 19 November 2015 malam.
ICW menilai, salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. Namun, nyatanya HM Prasetyo dianggap gagal memenuhi ketiga hal tersebut.
Lanjutnya, baru-baru ini nama HM Prasetyo bahkan disebut oleh Evi Susanti dalam persidangan suap Hakim PTUN Medan Syamsir Rusfan, sebagai pihak yang terlibat dalam pengamanan perkara suap yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho.
"Dugaan keterlibatan ini sepatutnya menjadi penanda bahaya, bahwa sudah saatnya Jaksa Agung HM Prasetyo diganti," tandasnya.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai penilaian atas kerja Jaksa Agung HM Prasetyo, sambung Lola, perlu pula diingat bahwa proses penunjukan yang bersangkutan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menuai kritik.
Pasalnya, HM Prasetyo adalah politikus Partai Nasdem, dan telah lebih dahulu terpilih sebagai anggota DPR RI, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Jaksa Agung oleh Jokowi.
Dia menambahkan, proses penunjukan HM Prasetyo juga dilakukan tanpa melibatkan PPATK dan KPK, sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi-JK ketika memilih anggota Kabinet Kerja. Selain itu, Jokowi juga dianggap ingkar janji karena pernah menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politikus partai politik.
"Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo," pungkasnya.
PILIHAN:
Jokowi Diminta Copot Jaksa Agung
Kejagung Tarik Jaksa Terbaik yang Bertugas di KPK, Ada Apa?
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Easter mengatakan, sebagai cerminan Pemerintahan Jokowi–JK di bidang penegakan hukum, kinerja HM Prasetyo jauh dari memuaskan. Kinerja Jaksa Agung buruk dinilai berdampak serius pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi.
"Begitu juga sebaliknya, citra pemerintah akan menjadi positif di mata publik apabila kinerja Jaksa Agung juga baik dan memuaskan," ujarnya kepada Sindonews, Kamis 19 November 2015 malam.
ICW menilai, salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. Namun, nyatanya HM Prasetyo dianggap gagal memenuhi ketiga hal tersebut.
Lanjutnya, baru-baru ini nama HM Prasetyo bahkan disebut oleh Evi Susanti dalam persidangan suap Hakim PTUN Medan Syamsir Rusfan, sebagai pihak yang terlibat dalam pengamanan perkara suap yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho.
"Dugaan keterlibatan ini sepatutnya menjadi penanda bahaya, bahwa sudah saatnya Jaksa Agung HM Prasetyo diganti," tandasnya.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai penilaian atas kerja Jaksa Agung HM Prasetyo, sambung Lola, perlu pula diingat bahwa proses penunjukan yang bersangkutan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menuai kritik.
Pasalnya, HM Prasetyo adalah politikus Partai Nasdem, dan telah lebih dahulu terpilih sebagai anggota DPR RI, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Jaksa Agung oleh Jokowi.
Dia menambahkan, proses penunjukan HM Prasetyo juga dilakukan tanpa melibatkan PPATK dan KPK, sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi-JK ketika memilih anggota Kabinet Kerja. Selain itu, Jokowi juga dianggap ingkar janji karena pernah menyatakan tidak akan memilih figur Jaksa Agung yang berasal dari politikus partai politik.
"Namun faktanya justru sebaliknya Jokowi menunjuk dan melantik HM Prasetyo," pungkasnya.
PILIHAN:
Jokowi Diminta Copot Jaksa Agung
Kejagung Tarik Jaksa Terbaik yang Bertugas di KPK, Ada Apa?
(kri)
