PKB Wacanakan Pembentukan Pansus Freeport

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk mengusut skandal kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Johan mengatakan, wacana pembentukan Pansus Freeport bukan hanya buntut dari kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport, tapi juga demi kepentingan negara.

"Kami mendorong Pansus Freeport. Semangatnya pansus ingin mengembalikan Freeport 100% milik Indoneisa. Kalau Indonesia miskin, salah satu kontribusi karena Freeport dikeruk," kata Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2015).

Sementara itu, politikus Partai Golkar Bowo Sidiq Pangarso menilai kasus pencatutan nama Jokowi-JK kental nuansa politis.

Dia mencurigai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pangarso curiga Sudirman sedang berupaya mengalihkan isu perpanjangan kontrak karya PT Freeport dengan menyeret Novanto masuk ke dalam pusaran masalah.

"Kesalahan Sudirman adalah dia mengusulkan kepada Komisi VII agar pembahasan kontrak karya itu boleh didiskusikan 10 tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan undang-undang kita mengatur dua tahun. Kalau sekarang Sudirman membicarakan perpanjangan kontrak maka menteri itu sudah melanggar UU," kata Pangarso.


PILIHAN:

Politikus PDIP Curigai Konspirasi di Balik Kasus Catut Nama Jokowi