Polemik Nama Jokowi di Freeport Sebaiknya Diproses Hukum

Minggu, 15 November 2015 - 13:06 WIB
Polemik Nama Jokowi...
Polemik Nama Jokowi di Freeport Sebaiknya Diproses Hukum
A A A
JAKARTA - Persoalan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport diminta segera diselesaikan.

Politikus Partai Nasdem, Kurtubi berharap persoalan tersebut segera di bawa ke ranah hukum. Harapannya ada efek jera ke depan bagi pihak berniat mengambil keuntungan pribadi dalam migas Indonesia.

"Kalau ternyata pernyataan Menteri ESDM tentang adanya politisi yang meminta saham gratis dari Freeport sebagai imbalan perpanjangan kontrak karya ternyata benar, maka ini harus dibongkar tuntas," ujar Kurtubi melalui rilis yang diterima Sindonews, Minggu (15/11/2015)

Anggota Komisi VII DPR ini mengungkapkan, banyak blok tambang dan migas akan habis masa kontraknya. Pembiaran persoalan ini berlarut-larut, dia khawatir berpotensi mengancam hilangnya pendapatan negara dari pengelolaan aset tambang dan migas tersebut.

"Oleh karena itu Komisi VII, khususnya Fraksi Nasdem mendukung penuh upaya pemerintah untuk membersihkan pemburu rente di sektor pertambangan nasional," ucapnya.

Baca: Jokowi Tak Peduli Namanya Dicatut Terkait Kontrak Freeport.
(kur)
Berita Terkait
Pertamina Berbenah Dinilai...
Pertamina Berbenah Dinilai Bikin Mafia Migas Gerah
Pertamina Tak Perlu...
Pertamina Tak Perlu Gentar Hadapi Gugatan Mozambik
Babak Baru Mafia Migas:...
Babak Baru Mafia Migas: Mendorong Tersangka Riza Chalid Dipulangkan ke Indonesia
IPO Pertamina Berpotensi...
IPO Pertamina Berpotensi Cegah Mafia Migas
Berantas Mafia Migas,...
Berantas Mafia Migas, Pertamina Butuh Dukungan Semua Pihak
KNPI: Selamatkan Pertamina...
KNPI: Selamatkan Pertamina dari Cengkeraman Mafia Migas!
Berita Terkini
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved