KPK Ditantang Tangkap Pejabat Daerah Penyeleweng Dana Bansos
Sabtu, 14 November 2015 - 16:25 WIB
KPK Ditantang Tangkap Pejabat Daerah Penyeleweng Dana Bansos
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap pejabat daerah yang menyelewengkan dana bantuan sosial (Bansos) di pilkada.
Pasalnya, menurut dia, bukan hanya merampas hak rakyat, penyelewengan dana Bansos juga tidak adil bagi calon-calon kepala daerah lain yang benar-benar murni menggunakan anggaran pribadi untuk mengikuti perhelatan pilkada.
"Kami minta pada KPK bertindak untuk menangkap pejabat di daerah yang menggunakan dana Bansos untuk kepentingan pilkada. Karena tidak ada rasa keadilan," ujar Riza usai mengisi diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Bansos! Bancakan Sosial di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menilai, kalau perlu sebelum pilkada serentak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, apabila ada Kepala Daerah yang terindikasi melakukan korupsi dan ada bukti yang cukup, maka si pejabat itu harus segera ditangkap.
"Supaya memberi efek jera pada pilkada-pilkada berikutnya. Jadi aparat hukum pada pilkada ini harus berani. Tidak hanya mengadili tapi menangkap," tegas Riza.
PILIHAN:
Jokowi: Bela Sungkawa Mendalam Indonesia bagi Rakyat Prancis
Indonesia Mengutuk Teror Bersenjata di Paris
Pasalnya, menurut dia, bukan hanya merampas hak rakyat, penyelewengan dana Bansos juga tidak adil bagi calon-calon kepala daerah lain yang benar-benar murni menggunakan anggaran pribadi untuk mengikuti perhelatan pilkada.
"Kami minta pada KPK bertindak untuk menangkap pejabat di daerah yang menggunakan dana Bansos untuk kepentingan pilkada. Karena tidak ada rasa keadilan," ujar Riza usai mengisi diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Bansos! Bancakan Sosial di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menilai, kalau perlu sebelum pilkada serentak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, apabila ada Kepala Daerah yang terindikasi melakukan korupsi dan ada bukti yang cukup, maka si pejabat itu harus segera ditangkap.
"Supaya memberi efek jera pada pilkada-pilkada berikutnya. Jadi aparat hukum pada pilkada ini harus berani. Tidak hanya mengadili tapi menangkap," tegas Riza.
PILIHAN:
Jokowi: Bela Sungkawa Mendalam Indonesia bagi Rakyat Prancis
Indonesia Mengutuk Teror Bersenjata di Paris
(kri)
