Komisi II Usulkan Moratorium Dana Bansos Jelang Pilkada

JAKARTA - Dana bantuan sosial (Bansos) menjadi sasaran empuk bagi pejabat daerah yang ingin kembali maju saat perhelatan pilkada sebagai modal untuk kemenangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai, harus ada aturan yang membatasi pengunaan dana Bansos tersebut agar penyelewengan tak lagi terjadi khususnya saat menjelang pilkada.

"Saya kira memang ada perlunya, moratorium dana Bansos di tahun Pilkada, Pileg, Pilpres. Jadi tidak ada dana Bansos di tahun itu," ujar Riza dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Bansos! Bancakan Sosial di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

"Jadi tidak ada dana Bansos di tahun itu. Kalau enggak, enggak bisa. Pinteran dia (para pejabat daerah) untuk atur (penyelewengan) itu," sambungnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu pun mencontohkan ada penggunaan dana Bansos di suatu daerah pada tanggal 5 Desember 2015, sementara Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Riza menilai, sangat terlihat sekali adanya permainan dana Bansos tersebut.

"Ke depan saya kira kita harus membangun masyarakat yang transparan. Kroni-kroni, sahabat keluarga para pejabat daerah ini harus bisa diatasi oleh pemerintah. Mohon maaf ya saya sebut seperti kepala dinas, DPRD, bupati dan lain-lain itu yang dapat Bansos itu," tandas Riza.

PILIHAN:
Integritas Jadi Kunci Atasi Penyelewengan Dana Bansos

Kapolri: Kami Siap Amankan Pilkada Serentak 2015