Jokowi Minta Kemenhut Libatkan UGM Kelola Lahan Gambut
Jokowi Minta Kemenhut Libatkan UGM Kelola Lahan Gambut
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan para ahli gambut Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk merancang tata kelola lahan gambut.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kabinet terbatas membahas tindaklanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan telah mendapatkan masukan yang komprehensif dari kelompok kerja gambut UGM Yogyakarta. "Saya minta Kementerian Kehutanan terus melibatkan mereka, ahli gambut untuk merancang tata kelola lahan gambut, ke depan itu sudah jelas apa yang harus kita lakukan," ujar Jokowi.
Dirinya juga menyampaikan jumlah titik panas pada kebakaran hutan dan lahan sudah mulai berkurang saat ini. Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, 53 titik di Sumatera dan 124 titik di Kalimantan.
Jumlah tersebut, lanjut dia, jelas sangat jauh berkurang dibanding sebelumnya yang melebihi 1.000 titik panas (Hotspot). "Dan momentum ini terus akan kita gunakan, kita akan fokus dalam pencegahan terutama masa mendatang. Oleh karena itu kita akan melakukan review terhadap beberapa peraturan perundangan mulai dari undang-undang dan peraturan pemerintah sampai Pergubyang membuka ruang bagi pembakaran hutan dan lahan gambut," ungkapnya.
Kemudian, meninjau ulang semua perizinan terkait, terutama semua pemberian konsensi di lahan gambut. Oleh sebab itu, tambah Jokowi, pihaknya akan membicarakan institusi atau badan atau satuan tugas yang akan dibentuk lewat Perpres.
"Sehingga cepat bergerak dan jangan sampai nantinya musim kering datang lagi kita belum bergerak apa-apa, ini akan terus, hujan pun akan terus dilakukan penanganan dan pengelolaan itu, pembangunan sekat tanam atau blocking kanal terus dilakukan agar penanganan lahan gambut terus terjaga," pungkasnya.
PILIHAN:
Hadiri Mukernas PKS, Ical Minta KMP Rapatkan Barisan
Mukernas IV PKS Dorong Sistem Politik Proporsional Tertutup
Hal itu disampaikannya dalam rapat kabinet terbatas membahas tindaklanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan telah mendapatkan masukan yang komprehensif dari kelompok kerja gambut UGM Yogyakarta. "Saya minta Kementerian Kehutanan terus melibatkan mereka, ahli gambut untuk merancang tata kelola lahan gambut, ke depan itu sudah jelas apa yang harus kita lakukan," ujar Jokowi.
Dirinya juga menyampaikan jumlah titik panas pada kebakaran hutan dan lahan sudah mulai berkurang saat ini. Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, 53 titik di Sumatera dan 124 titik di Kalimantan.
Jumlah tersebut, lanjut dia, jelas sangat jauh berkurang dibanding sebelumnya yang melebihi 1.000 titik panas (Hotspot). "Dan momentum ini terus akan kita gunakan, kita akan fokus dalam pencegahan terutama masa mendatang. Oleh karena itu kita akan melakukan review terhadap beberapa peraturan perundangan mulai dari undang-undang dan peraturan pemerintah sampai Pergubyang membuka ruang bagi pembakaran hutan dan lahan gambut," ungkapnya.
Kemudian, meninjau ulang semua perizinan terkait, terutama semua pemberian konsensi di lahan gambut. Oleh sebab itu, tambah Jokowi, pihaknya akan membicarakan institusi atau badan atau satuan tugas yang akan dibentuk lewat Perpres.
"Sehingga cepat bergerak dan jangan sampai nantinya musim kering datang lagi kita belum bergerak apa-apa, ini akan terus, hujan pun akan terus dilakukan penanganan dan pengelolaan itu, pembangunan sekat tanam atau blocking kanal terus dilakukan agar penanganan lahan gambut terus terjaga," pungkasnya.
PILIHAN:
Hadiri Mukernas PKS, Ical Minta KMP Rapatkan Barisan
Mukernas IV PKS Dorong Sistem Politik Proporsional Tertutup
(kri)
Explore More