PKS Minta Pembangunan Gedung Baru DPR Akuntabel
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempersoalkan masuknya anggaran pembangunan gedung baru DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun, bukan berarti PKS tak memberi catatan atas hal itu.
PKS sepakat anggaran pembangunan gedung dimasukkan APBN asal seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. "Pada dasarnya dari kasus gedung lalu, apa yang menjadi kesepakatan yang basisnya akuntabilitas publik itu dilakukan," kata Presiden PKS Sohibul Iman di sela-sela Mukernas IV di Depok, Jawa Barat, Selasa 3 November 2015 kemarin.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini memang diperlukan adanya peningkatan fasilitas di area gedung tersebut. Sohibul Iman mencontohkan, kapasitas lift yang dinilainya sudah tidak memadai.
Selain keterbukaan, Sohibul Iman meminta agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan selama proses pembangunan tersebut. "Saya kira ke depan kebutuhan akan gedung DPR itu real. Tentu ini bagaimana dilaksanakan dengan akuntabel dan tidak ada cawe-cawe," ucapnya.
PKS sepakat anggaran pembangunan gedung dimasukkan APBN asal seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. "Pada dasarnya dari kasus gedung lalu, apa yang menjadi kesepakatan yang basisnya akuntabilitas publik itu dilakukan," kata Presiden PKS Sohibul Iman di sela-sela Mukernas IV di Depok, Jawa Barat, Selasa 3 November 2015 kemarin.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini memang diperlukan adanya peningkatan fasilitas di area gedung tersebut. Sohibul Iman mencontohkan, kapasitas lift yang dinilainya sudah tidak memadai.
Selain keterbukaan, Sohibul Iman meminta agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan selama proses pembangunan tersebut. "Saya kira ke depan kebutuhan akan gedung DPR itu real. Tentu ini bagaimana dilaksanakan dengan akuntabel dan tidak ada cawe-cawe," ucapnya.
(whb)