Wakil Ketua DPR Singgung Kekurangan Kinerja Menterinya Jokowi
Selasa, 03 November 2015 - 19:26 WIB
Wakil Ketua DPR Singgung Kekurangan Kinerja Menterinya Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik dalam setahun usia kabinet Joko Widodo (Jokowi) 31,8 % responden menilai Puan Maharani berkinerja buruk.
Dalam survei itu Menteri BUMN Rini Soemarno masuk dalam penilaian menteri berkinerja buruk 40,6%. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan di kementerian yang dipimpin Rini Soemarno.
"Menteri BUMN kurang dalam kaidah good corporate governance," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Politikus Partai Demokrat itu juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana Penyertaan Modal Negara (PMN), meskipun belum setujui DPR melalui rapat Paripurna DPR.
Menurutnya, dana PMN untuk perusahaan BUMN sebaiknya disalurkan langsung untuk masyarakat. "Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi," ucapnya.
Berikut hasil survei yang dilakukan LKP terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik dalam setahun usia kabinet Jokowi, sebanyak 22,5% responden menilai kinerja Menteri ESDM Sudirman Said buruk, disusul kemudian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Puan Maharani 31,8%.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya 32,7%, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro 33,8%, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31,9%, Menteri BUMN Rini Soemarno 40,6%, serta Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi 49,7%.
Baca: Kinerja Menteri Puan Maharani Buruk.
Dalam survei itu Menteri BUMN Rini Soemarno masuk dalam penilaian menteri berkinerja buruk 40,6%. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan di kementerian yang dipimpin Rini Soemarno.
"Menteri BUMN kurang dalam kaidah good corporate governance," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Politikus Partai Demokrat itu juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana Penyertaan Modal Negara (PMN), meskipun belum setujui DPR melalui rapat Paripurna DPR.
Menurutnya, dana PMN untuk perusahaan BUMN sebaiknya disalurkan langsung untuk masyarakat. "Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi," ucapnya.
Berikut hasil survei yang dilakukan LKP terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik dalam setahun usia kabinet Jokowi, sebanyak 22,5% responden menilai kinerja Menteri ESDM Sudirman Said buruk, disusul kemudian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Puan Maharani 31,8%.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya 32,7%, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro 33,8%, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31,9%, Menteri BUMN Rini Soemarno 40,6%, serta Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi 49,7%.
Baca: Kinerja Menteri Puan Maharani Buruk.
(kur)
