Sinergi Penegak Hukum di Era Jokowi Dinilai Tak Jelas
Selasa, 03 November 2015 - 16:13 WIB
Sinergi Penegak Hukum di Era Jokowi Dinilai Tak Jelas
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi sejumlah bidang hasil kerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Salah satu yang dikritisi ialah di bidang hukum. Mereka menilai harmonisasi antara penegak hukum satu dengan yang lainnya tidak saling bersamaan.
"Bahwa harmonisasi antara penegak hukum ini dirasakan masih kurang dan terkesan tidak jelas arahnya," ujar Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidato politiknya di Mukernas ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
Sohibul pun meminta agar Jokowi-JK bisa mengubah hukum Indonesia yakni melalui harmonisasi antarlembaga penegak hukum di Tanah Air.
Atas hal ini, Sohibul melihat pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi-JK belum terlihat solid. "Kita berharap harmonisasi penegak hukum bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Pilihan:
Dialog Jokowi di Amerika Jadi Guyonan Netizen
DPR Minta Surat Edaran Hate Speech Disosialisasikan Secara Masif
Salah satu yang dikritisi ialah di bidang hukum. Mereka menilai harmonisasi antara penegak hukum satu dengan yang lainnya tidak saling bersamaan.
"Bahwa harmonisasi antara penegak hukum ini dirasakan masih kurang dan terkesan tidak jelas arahnya," ujar Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidato politiknya di Mukernas ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).
Sohibul pun meminta agar Jokowi-JK bisa mengubah hukum Indonesia yakni melalui harmonisasi antarlembaga penegak hukum di Tanah Air.
Atas hal ini, Sohibul melihat pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi-JK belum terlihat solid. "Kita berharap harmonisasi penegak hukum bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Pilihan:
Dialog Jokowi di Amerika Jadi Guyonan Netizen
DPR Minta Surat Edaran Hate Speech Disosialisasikan Secara Masif
(maf)
