Bangun Kedaulatan Informasi, Kemhan Gandeng Perusahaan Antisadap

Sabtu, 31 Oktober 2015 - 08:41 WIB
Bangun Kedaulatan Informasi,...
Bangun Kedaulatan Informasi, Kemhan Gandeng Perusahaan Antisadap
A A A
JAKARTA - Kasus penyadapan marak terjadi di hampir semua negara termasuk Indonesia. Korbannya bukan hanya pejabat publik, tapi juga warga negara biasa.

Salah satu kasus paling menghebohkan yang terjadi di Indonesia adalah, peristiwa penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 lalu.

Guna mengantisipasi terulangnya peristiwa tersebut, PT Indoguardika Cipta Kreasi (ICK) sebuah perusahaan antisadap pertama di Indonesia yang merupakan hasil karya anak bangsa ini berhasil mengembangkan teknologi enkripsi.

"Kenapa Indonesia ingin punya ini (antisadap)? Karena kita ingin Indonesia berdaulat dan tidak bergantung pada asing terkait dengan keamanan data atau teknologi informasi (TI). Sebab kalau sistem keamanan data memakai punya luar, kita nggak bisa jamin 100% data akan aman," ujar President Director PT ICK Agung Setia Bakti kepada SINDO, Jumat 30 Oktober 2015.

Agung menjelaskan, pola kerja dari teknologi enkripsi ini adalah memproses informasi dan komunikasi dengan algoritma tertentu. Data kemudian diacak sehingga hanya bisa dibaca oleh pihak yang dituju dan memiliki kuncinya.

"Data yang dienkrip akan terlindungi dalam jutaan atau miliaran kode-kode acak yang sangat sulit dipecahkan," ucapnya.

Menurut Agung, teknologi enkripsi ini dapat diaplikasikan pada semua platform komunikasi. Hingga 2015, kata dia, ICK telah menghasilkan beberapa produk antisadap, seperti telepon antisadap, chat antisadap, radio antisadap dan sebagainya.

"Termasuk pengamanan pertukaran data melalui internet atau email antisadap. Teknologi ini dapat digunakan oleh institusi keamanan seperti, intelijen, TNI-Polri, termasuk perorangan yang menginginkan privacy lebih," jelasnya.

Agung mengakui, sejak diluncurkan pada 2013 teknologi ini telah diikutsertakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam beberapa ajang internasional seperti, pameran pertahanan Defence Service Asia (DSA) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Rencananya pada 2-5 November mendatang, kami juga ditunjuk oleh Kemhan untuk memamerkan produk teknologi antisadap Indonesia dalam Defence and Security Bangkok 2015 bersama dengan PT DI, PT Pindad Persero," ujarnya.

Riset and Production Director Sujoko mengatakan, bila Indonesia ingin menjadi bangsa berdaulat, maka hal utama yang juga harus dilakukan adalah mengamankan informasi. "Kalau informasi penting sampai bocor, maka hal itu dapat membahayakan keamanan negara," ucapnya.

Meski teknologi antisadap ini dapat digunakan oleh siapapun, namun pihaknya tidak akan memberikan pelayanan bagi orang-orang yang masuk dalam daftar aparat penegak hukum. "Kami bahkan akan memutus pelayanan bila aparat keamanan memberitahukan bahwa yang bersangkutan terkait kasus hukum," tutupnya.

PILIHAN:
Di Pansus Pelindo Rizal Ramli Ungkap Kebobrokan RJ Lino

Menkumham Akan Patuhi Putusan MA Terkait Golkar dan PPP
(kri)
Berita Terkait
Ancaman Siber Kian Canggih,...
Ancaman Siber Kian Canggih, ITSEC Cyber Academy Siapkan Tentara Digital untuk Kemhan Senilai Rp960 Miliar
Brigjen TNI Totok Serahkan...
Brigjen TNI Totok Serahkan Jabatan Karo Humas Kemhan ke Kolonel Ignatius
Brigjen Fahrid Amran:...
Brigjen Fahrid Amran: Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Penting Pertahanan Negara
Bertemu Dubes Denmark,...
Bertemu Dubes Denmark, Prabowo Bahas Pentingnya Pertahanan Udara
Sekjen Kemhan: Konflik...
Sekjen Kemhan: Konflik Antarnegara Menyulut Tumbuhnya Kelompok Ekstrem
Kasus Satelit Komunikasi...
Kasus Satelit Komunikasi Kemhan, Kejagung Periksa 11 Saksi
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
Zelensky Tuding Perusahaan...
Zelensky Tuding Perusahaan AS Korupsi Bantuan Militer untuk Ukraina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved