Survei: Publik Tak Ingin Kursi Menteri dari PDIP Ditambah

Minggu, 25 Oktober 2015 - 18:18 WIB
Survei: Publik Tak Ingin...
Survei: Publik Tak Ingin Kursi Menteri dari PDIP Ditambah
A A A
JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai masyarakat menginginkan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja jilid II.

Keinginan masyarakat itu tercermin dari hasil survei CSIS yang tidak puas dengan kinerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips Vermonte mengungkapkan, berdasarkan hasil survei CSIS sebanyak 52,7% responden setuju reshuflle Kabinet Kerja Jilid II.

"Hasil survei kami menunjukkan sebanyak 52,7% publik ingin adanya reshuffle kedua," ujar Philips di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2015).

Philips mengatakan, ada hal menarik yang ditemukan CSIS dalam survei. Menurut dia, publik tak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Jokowi-JK diberikan tambahan kursi.

"Sebanyak 66,4% menyatakan PDIP tak perlu diberikan kursi tabahan bila ada reshuffle jilid II," ucapnya. (Baca: Survei CSIS: Kinerja Puan, Darmin, dan Luhut Tak Memuaskan)

Hasil survei CSIS, kata dia, menunjukkan publik menginginkan Jokowi memilih orang-orang ahli dibidangnya atau dari kalangan profesional untuk masuk Kabinet Kerja.

Alasan publik karena selama ini Presiden Jokowi terkesan lebih memberikan kursi kepada partai politik pendukungnya.

"63,4% publik menyatakan perlu (menteri) dari kalangan profesional," tutur Philips.

Kendati demikian, banyak responden yang menyatakan sebaiknya Presiden Jokowi juga tetap menjaga hubungan baik dengan PDIP selaku partai pengusung.

Menurut dia, hubungan baik antara Jokowi dan PDIP diperlukan agar tidak terjadi perpecahan di internal pendukung Jokowi.

Dalam survei itu, banyak responden yang menilai Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai figur yang dipandang paling mempengaruhi kebijakan politik Jokowi.

"Sebanyak 82,5% publik menyetujui pernyataan itu," tandas Philips.


Survei CSIS dilakukan selama 14-21 Oktober terhadap 1.183 orang yang sudah memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi. Survei tersebut menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2, 85% dengan tingkat kepercayaan 95%.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1056016/12/survei-csis-kinerja-puan-darmin-dan-luhut-tak-memuaskan-1445762

Survei CSIS dilakukan selama 14-21 Oktober terhadap 1.183 orang yang sudah memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi. Survei tersebut menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2, 85% dengan tingkat kepercayaan 95%.


PILIHAN:

Kabut Asap Sampai Langit Jakarta, Ini Penjelasan BMKG
(dam)
Berita Terkait
Jokowi Dikabarkan Reshuffle...
Jokowi Dikabarkan Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Oktober 2024
Heboh Reshuffle Kabinet,...
Heboh Reshuffle Kabinet, PDIP Tegaskan Tak Ada Desakan ke Jokowi
Reshuffle Kabinet di...
Reshuffle Kabinet di Akhir Masa Jabatan, PDIP: Jokowi Meragukan Kapasitas Prabowo Membentuk Pemerintahan
PDIP Dukung Jokowi Rombak...
PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet
Sekjen PDIP Anggap Wajar...
Sekjen PDIP Anggap Wajar Jokowi Semprot Menteri
Politikus PDIP Tak Setuju...
Politikus PDIP Tak Setuju Reshuffle Kabinet Saat Pandemi Covid-19
Berita Terkini
Kabar Duka, Sekjen AMSI...
Kabar Duka, Sekjen AMSI Maryadi Meninggal Dunia
Mitra Fahrudin Kantongi...
Mitra Fahrudin Kantongi Dukungan dari BM PAN DIY
Raja Juli Ngaku Diberi...
Raja Juli Ngaku Diberi Amplop oleh Bupati Kuansing, KPK: Jadi Pengayaan Informasi Penyidik
BPIP Gelar Penguatan...
BPIP Gelar Penguatan Kebajikan Pancasila, Marinus Gea: Harus Dihidupi, Bukan Sekadar Dihafalkan
DPR Desak Pengadaan...
DPR Desak Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas Diaudit
Roy Suryo Soroti Karya...
Roy Suryo Soroti Karya Jurnalistik Dijadikan Bukti dalam Dakwaan Dokter Tifa
Infografis
Daftar Juara Liga Indonesia...
Daftar Juara Liga Indonesia dari Masa ke Masa: Persib Ukir Sejarah
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved