Hanura Tidak Masalah PAN Dapat Kursi Menteri, Asalkan...
Jum'at, 23 Oktober 2015 - 17:27 WIB
Hanura Tidak Masalah PAN Dapat Kursi Menteri, Asalkan...
A
A
A
JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku tidak masalah apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kursi menteri Kabinet Kerja kepada Partai Amanat Nasional (PAN).
"Kami tidak ada masalah kalau misalnya Presiden mengangkat menteri dari PAN. Selama di situ yang punya kualitas dan dia punya kemampuan dijabatan menteri tersebut untuk membantu presiden," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Dia menegaskan, Hanura akan mendukung penuh Presiden jika reshuffle dapat membuat kinerja Kabinet Kerja lebih baik.
Kendati demikian, dia tidak setuju jika Presiden memberikan kursi lantaran ingin balas budi dengan PAN yang baru menyatakan mendukung pemerintah.
"Tapi bukan karena bagi-bagi kekuasaan. Jadi profesionalisme menjadi ukurannya," tegas Nurdin.
Nurdin mengungkapkan sampai kini belum ada pertemuan antara pemimpin partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama Presiden Jokowi.
"Itu (reshuffle) kita serahkan pada yang punya hak, yaitu Presiden. Kalau partai mengatur reshuffle kabinet, mau dibawa kemana konstitusi kita. Jadi berikan kebebasan kepada Presiden dalam mengambil kebijakan," tutur Nurdin.
PILIHAN:
Kejagung Bentuk Tim Koordinasi Eksekusi Aset Supersemar
"Kami tidak ada masalah kalau misalnya Presiden mengangkat menteri dari PAN. Selama di situ yang punya kualitas dan dia punya kemampuan dijabatan menteri tersebut untuk membantu presiden," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Dia menegaskan, Hanura akan mendukung penuh Presiden jika reshuffle dapat membuat kinerja Kabinet Kerja lebih baik.
Kendati demikian, dia tidak setuju jika Presiden memberikan kursi lantaran ingin balas budi dengan PAN yang baru menyatakan mendukung pemerintah.
"Tapi bukan karena bagi-bagi kekuasaan. Jadi profesionalisme menjadi ukurannya," tegas Nurdin.
Nurdin mengungkapkan sampai kini belum ada pertemuan antara pemimpin partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama Presiden Jokowi.
"Itu (reshuffle) kita serahkan pada yang punya hak, yaitu Presiden. Kalau partai mengatur reshuffle kabinet, mau dibawa kemana konstitusi kita. Jadi berikan kebebasan kepada Presiden dalam mengambil kebijakan," tutur Nurdin.
PILIHAN:
Kejagung Bentuk Tim Koordinasi Eksekusi Aset Supersemar
(dam)
